Pemprov Malut dan Ombudsman Bahas Hilirisasi Ekonomi dan Percepatan Investasi di Daerah

Ringkasan Berita:

• Diskusi ini menjadi ruang bagi seluruh pemangku kepentingan untuk memberikan pandangan terkait upaya percepatan pertumbuhan ekonomi dan investasi sesuai arah pembangunan daerah.
• Daerah dengan aktivitas pertambangan mendominasi kontribusi investasi Penanaman Modal Asing (PMA).
• Ada ketidaksesuaian antara tingginya angka Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Malut dengan angka investasi yang tercatat.

TRIBUNTERNATE.COM, SOFIFI - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara gelar pertemuan bersama Ombudsman Maluku Utara untuk membahas perkembangan hilirisasi ekonomi serta realisasi investasi di daerah.

Pertemuan tersebut dihadiri sejumlah perangkat daerah, baik secara langsung maupun melalui daring.

Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara Samsuddin A. Kadir mengatakan, diskusi ini menjadi ruang bagi seluruh pemangku kepentingan untuk memberikan pandangan terkait upaya percepatan pertumbuhan ekonomi dan investasi sesuai arah pembangunan daerah.

“Hari ini kita berdiskusi mengenai hilirisasi, pertumbuhan ekonomi, dan investasi. Forum ini melibatkan kabupaten/kota, ada yang hadir langsung dan ada yang secara daring. Harapannya, semua pihak dapat memberikan pandangan sesuai dokumen RPJMD masing-masing,”ujar Samsuddin, Selasa (4/11/2025).

Baca juga: Maluku Utara Berpeluang Dapat Prioritas Revitalisasi Sekolah, Asalkan

Menurutnya, realisasi investasi di Maluku Utara secara umum menunjukkan capaian positif.

“Rata-rata investasi kita sudah on track, bahkan ada daerah yang sudah mencapai 70 sampai 80 persen dari target yang diberikan Kementerian Investasi,” jelasnya.

Samsuddin menyebut, daerah dengan aktivitas pertambangan mendominasi kontribusi investasi Penanaman Modal Asing (PMA), sementara kabupaten lainnya tumbuh melalui sektor non-tambang seperti industri makanan dan jasa bengkel.

“Daerah yang memiliki aktivitas tambang sudah sangat kuat kontribusi PMA-nya. Sementara daerah lain bergerak di sektor makanan dan perbengkelan, dan capaiannya juga sangat baik. Karena itu, kita minta daerah terus mempermudah investasi agar alirannya semakin lancar,” katanya.

Samsuddin menegaskan, pemerintah daerah harus menciptakan regulasi yang mendukung agar investor tidak terbebani.

Ia juga menyoroti adanya ketidaksesuaian antara tingginya angka Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Malut dengan angka investasi yang tercatat.

“Kita perlu memberikan kemudahan regulasi, tidak menambah beban yang berlebihan. Untuk investor besar, terutama penanaman modal asing, modal mereka cukup besar, sedangkan modal dalam negeri masih terbatas sehingga harus kita dorong,” tambahnya.

“Ada anomali antara PDRB dan investasi. PDRB kita besar, tetapi investasi yang tercatat tidak sebanding. Ini karena masih banyak kegiatan usaha yang belum tercatat dan belum terlegitimasi.”

Oleh karena itu, ia mendorong percepatan kemudahan layanan perizinan dan legalisasi usaha di daerah.

“Pencatatan usaha dan kemudahan perizinan itu penting agar mereka bisa terdaftar dan menjadi bagian dari data investasi. Jika regulasinya jelas dan akses perizinan baik, kita bisa memberi ruang lebih besar bagi pelaku usaha untuk berkembang,”tutupnya. (*)