Akses Jalan Terbatas, Pemprov Malut Komitmen Benahi Infrastruktur Loloda Utara

Ringkasan Berita:

• Pempov Maluku Utara berkomitmen  membenahi infrastruktur dasar di seluruh kabupaten/kota, termasuk wilayah terpencil, salah satunya Loloda Utara.
• Selama puluhan tahun, masyarakat di kawasan ini harus bertahan dengan akses jalan yang sangat terbatas, sebagian besar masih berupa tanah dan hanya sedikit ruas yang telah beraspal.
• Kondisi tersebut tidak hanya menghambat mobilitas warga, tetapi juga kerap menimbulkan risiko keselamatan. Jalan licin dan berlubang sering menyebabkan pengendara terjatuh.

TRIBUNTERNATE.COM,SOFIFI — Pemerintah Provinsi (Pempov) Maluku Utara berkomitmen  membenahi infrastruktur dasar di seluruh kabupaten/kota, termasuk wilayah terpencil, salah satunya Loloda Utara, Kabupaten Halmahera Utara.

Selama puluhan tahun, masyarakat di kawasan ini harus bertahan dengan akses jalan yang sangat terbatas, sebagian besar masih berupa tanah dan hanya sedikit ruas yang telah beraspal.

Kondisi tersebut tidak hanya menghambat mobilitas warga, tetapi juga kerap menimbulkan risiko keselamatan. Jalan licin dan berlubang sering menyebabkan pengendara terjatuh. Bahkan, pasien yang membutuhkan penanganan darurat tak jarang terlambat mendapat layanan medis akibat sulitnya akses darat. Dalam kondisi tertentu, warga terpaksa memilih jalur laut untuk mencapai kecamatan terdekat.

Baca juga: FPIK Unkhair Ternate Pamerkan Riset dan Inovasi Bahari Lewat Expo 2025

Gubernur Maluku Utara, Sherly Laos, menaruh perhatian serius terhadap persoalan ini. Salah satu fokus utama pemerintah daerah adalah membuka konektivitas dari Galela menuju Desa Ngajam/Asemiro dan wilayah sekitarnya, melalui jalan provinsi pada Ruas Ngidiho–Lapi serta Ruas Lapi–Darume.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas PUPR Maluku Utara, Risman Iriyanto Djfara, mengungkapkan bahwa Pemprov telah mengusulkan perbaikan Ruas Ngidiho–Lapi kepada Kementerian Pekerjaan Umum.

Usulan tersebut disetujui melalui program IJD dengan total penanganan sepanjang 7 kilometer.

“Saat ini masih dalam proses pemilihan penyedia barang dan jasa oleh Balai Pelaksana Jalan Nasional,” ujar Risman, Sabtu (13/12/2025).

Sementara itu, untuk Ruas Lapi–Darume, pemerintah daerah telah menyiapkan anggaran melalui APBD 2026. Pekerjaan akan mencakup sepanjang 8 kilometer dengan nilai anggaran sebesar Rp12,1 miliar. Jika kedua ruas tersebut rampung, masyarakat akan menikmati peningkatan layanan jalan sepanjang total 15 kilometer.

Meski kondisi fiskal daerah mengalami tekanan akibat penurunan Dana Transfer ke Daerah (TKD) tahun depan yang mencapai lebih dari Rp700 miliar, Sherly memastikan pembangunan infrastruktur di wilayah terpencil tidak akan terhenti.

Ia terus membangun komunikasi intensif dengan pemerintah pusat agar proyek-proyek strategis dapat didukung melalui anggaran kementerian.

Risman menambahkan, sejumlah jembatan vital juga akan diusulkan untuk mendapatkan penanganan khusus dari Kementerian Pekerjaan Umum.

“Jembatan Posi-Posi 1, 2, dan 3, serta Jembatan Darume akan dikoordinasikan dengan Balai PJN. Akan dibuatkan surat resmi dari Ibu Gubernur kepada Menteri PU untuk penanganan khusus,” jelasnya.

Baca juga: Wagub Malut Sarbin Sehe Tinjau SMAN 1 Halmahera Tengah dan Harga Bapok di Pasar Fidi Jaya

Sherly menyebut, pembangunan jembatan beton tersebut membutuhkan anggaran yang tidak sedikit, dengan estimasi mencapai Rp100 miliar.

Nilai tersebut belum tercantum dalam rencana anggaran Pemprov, sehingga dukungan pemerintah pusat menjadi langkah strategis yang akan segera ditempuh.

“Total kebutuhan anggaran jembatan beton diperkirakan sekitar Rp100 miliar. Karena belum masuk dalam perencanaan daerah, kami akan mengomunikasikannya dan meminta dukungan Kementerian PU,” ujar Sherly. (*)