3 Berita Populer Malut: PTDH Aipda Sibli - Kata Sherly Laos Soal Ruas Jalan Payahe Dohepodo

Ringkasan Berita:

• Aipda Sibli yang bertugas di Polres Morotai kena PTDH karena terbukti selingkuh dengan istri orang.
• Gubernur Maluku Utara Sherly Laos pastikan ruas jalan Payahe-Dohepodo jadi fokus APBD 2026. 
• Pemprov Maluku Utara alokasikan Rp 63 miliar ke Pulau Obi dan Bacan di tahun 2026.

TRIBUNTERNATE.COM, MALUKU UTARA - Berikut 3 berita populer Maluku Utara yang banyak dibaca di website TribunTernate.com, Kamis (18/12/2025).

Diantaranya ada berita Aipda Sibli yang bertugas di Polres Morotai kena PTDH karena terbukti selingkuh dengan istri orang.

Lalu berita Gubernur Maluku Utara Sherly Laos pastikan ruas jalan Payahe-Dohepodo jadi fokus APBD 2026. 

Baca juga: 30 Inspirasi Caption Tahun Baru 2026 untuk WA, Facebook dan Instagram: Harapan dan Doa di Awal Baru

Hingga berita Pemprov Maluku Utara alokasikan Rp 63 miliar ke Pulau Obi dan Bacan di tahun 2026.

Simak selengkapnya.

1. Aipda Sibli di PTDH karena Selingkuh dengan Istri Orang

Majelis etik Propam Polda Maluku Utara menjatuhkan putusan pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) kepada seorang oknum polisi berinisial SS atau Aipda Sibli.

Aipda Sibli yang bertugas di Polres Pulau Morotai itu di PTDH lantaran terbukti menjalani hubungan terlarang (selingkuh) dengan seorang wanita di Kota Ternate berinisial SA, istri dari lelaki bernama Efendi Teapon.

M Bahtiar Husni selaku Penasihat Hukum (PH) Efendi Teapon mengatakan, sidang etik Aipda Sibli berlangsung pada Selasa (16/12/2025) kemarin.

Baca selengkapnya di sini.

2. Ruas Jalan Payahe-Dohepodo Jadi Fokus APBD 2026

Gubernur Maluku Utara Sherly Laos memastikan penanganan ruas jalan Payahe–Dehepodo di Kota Tidore Kepulauan menjadi fokus anggaran APBD Provinsi Maluku Utara tahun 2026.

Kepastian itu disampaikan Sherly dalam Forum Kepala Daerah se-Maluku Utara yang digelar di Ternate, Rabu, (17/12/ /2025).

Pernyataan tersebut menanggapi permintaan Sekda Tidore Kepulauan Ismail Dukomalamo yang menyoroti belum jelasnya penanganan jalan Payahe–Dehepodo, meski ruas tersebut merupakan kewenangan pemerintah provinsi.

Baca selengkapnya di sini.

3. Alokasi Rp 63 Miliar ke Pulau Obi dan Bacan

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara terus mengakselerasi pembangunan infrastruktur dasar di wilayah kepulauan.

Dua kawasan strategis, Pulau Obi dan Pulau Bacan, ditetapkan sebagai fokus utama dengan total alokasi anggaran yang menembus Rp63 miliar dalam APBD 2026.

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Maluku Utara, Risman Iriyanto Djafar, mengungkapkan bahwa di Pulau Obi, pemerintah menggelontorkan anggaran sebesar Rp23,01 miliar untuk berbagai paket pekerjaan yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat.

Baca selengkapnya di sini.