Kinerja OPD Maluku Utara Disorot, Sherly Laos Beri Ultimatum 3 Bulan untuk Distan dan DKP

Ringkasan Berita:

• Gubernur Maluku Utara, Sherly Laos, menegaskan bahwa secara umum kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemerintah Provinsi Maluku Utara sepanjang tahun anggaran 2025 berjalan cukup baik.
• Meski demikian, sejumlah OPD dinilai belum menunjukkan capaian yang maksimal dan masih menyisakan pekerjaan rumah yang harus segera dibenahi.
• Dua OPD yang menjadi sorotan adalah Dinas Pertanian (Distan) yang dipimpin Anwar Husen dan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) di bawah kepemimpinan Fauji Momole.

TRIBUNTERNATE.COM,SOFIFI— Gubernur Maluku Utara, Sherly Laos, menegaskan bahwa secara umum kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemerintah Provinsi Maluku Utara sepanjang tahun anggaran 2025 berjalan cukup baik.

Meski demikian, sejumlah OPD dinilai belum menunjukkan capaian yang maksimal dan masih menyisakan pekerjaan rumah yang harus segera dibenahi.

“Secara keseluruhan, kinerja OPD pada 2025 sudah cukup baik. Namun, pada 2026 ini kinerjanya harus jauh lebih ditingkatkan,” ujar Sherly saat ditemui di Sofifi, Selasa (6/1/2026).

Baca juga: Ramalan Shio Monyet, Ayam, Anjing, Babi Besok Rabu 7 Januari 2026: Karier, Cinta, Nomor Hoki

Dua OPD yang menjadi sorotan adalah Dinas Pertanian (Distan) yang dipimpin Anwar Husen dan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) di bawah kepemimpinan Fauji Momole.

Menurut Sherly Laos, kinerja kedua dinas tersebut belum memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan petani dan nelayan.

“Output Distan dan DKP belum terlihat signifikan. Nilai tukar petani dan nelayan masih rendah. Ini menjadi catatan penting dan harus segera dibenahi,” tegasnya.

Sherly menekankan bahwa kedua OPD tersebut dituntut segera mengambil langkah konkret dan terukur untuk meningkatkan pendapatan petani serta nelayan, sehingga nilai tukar dapat mengalami perbaikan dalam waktu dekat.

Baca juga: PB GEMUSBA 2026 Dilantik di Kedaton Ternate, Sarbin Sehe Tekankan Peran Strategis Pemuda

“Saya beri waktu tiga bulan. Jika dalam tiga bulan ke depan tidak ada perubahan yang signifikan, maka akan dievaluasi,” ujarnya.

Ia bahkan tidak menutup kemungkinan adanya pergantian pimpinan OPD apabila kinerja yang diharapkan tidak tercapai.

“Bisa saja langsung diganti. Semua ini demi kepentingan masyarakat Maluku Utara,” tambahnya.(*)