Gubernur Maluku Utara Sherly Laos Soroti Tingginya Angka Putus Sekolah

Ringkasan Berita:1. Gubernur Maluku Utara Sherly Laos menyoroti tingginya angka putus sekolah di daerahnya
2. Sekitar 50 persen lulusan SD di 8 kabupaten belum melanjutkan pendidikan ke jenjang SMP
3. Sherly Laos: "Ini menjadi pekerjaan rumah bagi para bupati untuk memetakan apa penyebab utama banyak anak lulusan SD tidak melanjutkan ke SMP"

TRIBUNTERNATE.COM, SOFIFI - Gubernur Maluku Utara Sherly Laos menyoroti tingginya angka putus sekolah di daerahnya, yang dinilai menjadi persoalan serius dan harus segera ditangani bersama pemerintah kabupaten/kota.

Dalam pemaparannya pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD 2027 di Ternate pekan kemarin, Sherly Laos mengungkapkan sekitar 50 persen lulusan SD di 8 kabupaten belum melanjutkan pendidikan ke jenjang SMP.

"Ini menjadi pekerjaan rumah bagi para bupati untuk memetakan apa penyebab utama banyak anak lulusan SD tidak melanjutkan ke SMP, "ujarnya di hadapan para kepala daerah.

Ia menjelaskan, sejak dirinya dilantik pada 20 Februari 2025, pemerintah provinsi mulai melakukan pemetaan persoalan pendidikan di daerah kepulauan tersebut.

Baca juga: Bupati Halmahera Timur Lantik Pejabat Baru, Tekankan Perbaikan Data dan Komunikasi Publik

Baca juga: PT FHT Perkuat Sistem Pengendalian Sedimen di Halmahera Timur

Hasil pemetaan menunjukkan sekitar 30 persen lulusan SMP juga tidak melanjutkan pendidikan ke tingkat SMA.

Menurutnya, faktor ekonomi menjadi penyebab dominan tingginya angka putus sekolah. Banyak keluarga dinilai tidak mampu membayar biaya pendidikan, termasuk uang komite sekolah.

Selain itu, keterbatasan akses pendidikan di wilayah kepulauan turut menjadi kendala besar.

"Kondisi geografis menjadi tantangan serius. Banyak anak harus pindah atau tinggal di kecamatan lain untuk bersekolah, sementara kemampuan ekonomi keluarga sangat terbatas, "kata Sherly Laos.

Sebagai langkah penanganan, Pemerintah Provinsi Maluku Utara pada 2025 meluncurkan kebijakan pembebasan biaya komite bagi seluruh SMA, SMK, dan SLB negeri maupun swasta di daerah tersebut.

Sherly menyebut kebijakan itu mulai menunjukkan dampak positif. Dari sekitar 20 ribu anak yang sebelumnya terancam tidak melanjutkan pendidikan ke SMA, jumlahnya kini turun menjadi sekitar 10 ribu siswa pada 2026.

"Artinya ada penurunan hampir 50 persen setelah kebijakan pembebasan komite sekolah diberlakukan, "ungkapnya.

Meski demikian, Sherly Laos menegaskan persoalan pendidikan di Maluku Utara tidak hanya berkaitan dengan biaya, tetapi juga akses layanan pendidikan di daerah terpencil dan kepulauan.

Karena itu, pada 2026 pemerintah provinsi mulai menggagas program Sekolah Jarak Jauh (SJJ) tingkat SMA bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

Program percontohan tersebut akan dijalankan di tiga kabupaten yakni Pulau Morotai, Halmahera Utara dan Halmahera Timur.

Baca juga: 12 Ramalan Keuangan Shio Besok Selasa 12 Mei 2026: Hoki, Karier dan Bisnis

Baca juga: 12 Ramalan Zodiak Cinta Selasa 12 Mei 2026: Cinta, Hubungan dan Emosi

Sebanyak 20 desa ditetapkan sebagai lokasi pilot project dengan memanfaatkan fasilitas SMP yang sudah tersedia di desa-desa tersebut.

Nantinya, sekolah induk SMA akan menjadi pembina dengan mengirim guru secara berkala, sekaligus mendukung pembelajaran digital melalui penyediaan komputer dan infrastruktur internet.

"Anak-anak di pulau tetap bisa mendapatkan akses pendidikan dan memperoleh ijazah SMA melalui sistem Sekolah Jarak Jauh, "tegas Sherly Laos. (*)