Realisasi PAD 2025 Positif, Dishub Tidore Bidik Kenaikan Target 2026

Ringkasan Berita:

• Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Tidore Kepulauan, Maluku Utara memproyeksikan adanya kenaikan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk tahun 2026.
• Optimisme ini didasari oleh tren positif realisasi pendapatan dalam dua tahun terakhir yang konsisten melampaui target yang ditetapkan.
• Kepala Dinas Perhubungan Tidore, Marsaid Idris, mengungkapkan bahwa untuk tahun 2024 dan 2025, target PAD dipatok pada angka yang sama, yakni sekitar Rp3,3 miliar.

TRIBUNTERNATE.COM, TIDORE – Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Tidore Kepulauan, Maluku Utara memproyeksikan adanya kenaikan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk tahun 2026.

Optimisme ini didasari oleh tren positif realisasi pendapatan dalam dua tahun terakhir yang konsisten melampaui target yang ditetapkan.

Kepala Dinas Perhubungan Tidore, Marsaid Idris, mengungkapkan bahwa untuk tahun 2024 dan 2025, target PAD dipatok pada angka yang sama, yakni sekitar Rp3,3 miliar.

Baca juga: 6 Shio Ini Menarik Kekayaan dan Kelimpahan Besok Jumat 16 Januari 2026

"Dua tahun belakangan realisasi kita mencapai bahkan melebihi target," ujarnya kepada TribunTernate.com, Kamis (15/1/2026).

Kata Marsaid, sektor pelabuhan tetap mendominasi, denga Pelabuhan Galala sebagai penyumbang terbesar, yakni Rp100 juta per bulan.

Selain itu, sumber pendapatan lain mencakup retribusi pas masuk pelabuhan (motor speed dan kayu), jasa sandar kapal senilai Rp5.000 per sandar, serta parkir kendaraan roda dua dan empat di berbagai titik seperti Pelabuhan Loleo dan Sarimalaha.

Mulai tahun 2025, lanjut Marsaid, pihaknya telah mengoptimalkan sewa kios di pelabuhan sesuai amanat Perda Nomor 3 sebagai sumber pendapatan baru.

Baca juga: 5 Zodiak dengan Ramalan Bintang Terbaik Hari Ini Kamis 15 Januari 2026

Tak hanya di pelabuhan, parkir tepi jalan di lokasi strategis seperti depan rumah sakit dan Pasar Tugulufa juga terus digarap.

Marsaid menegaskan, pihaknya berkomitmen mengoptimalkan PAD mengingat Tidore tidak memiliki pendapatan dari sektor pertambangan atau Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam seperti daerah lain.

"Meningkatkan PAD adalah cara kita untuk tetap mandiri dan bisa membiayai kebutuhan daerah di tengah penurunan transfer keuangan dari pusat," tandasnya. (*)