Paripurna DPRD Tidore, Muhammad Sinen Fokus Efisiensi dan Prioritas Pembangunan

Ringkasan Berita:

1. Wali Kota Muhammad Sinen menghadiri rapat paripurna DPRD Kota Tidore Kepulauan dengan agenda penyampaian catatan dan rekomendasi atas LKPJ Tahun Anggaran 2025.
2. Dalam kesempatan itu, ia menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk menyelaraskan kebijakan dengan pemerintah pusat terkait efisiensi anggaran.
3. Pemkot Tidore Kepulauan akan melakukan penyesuaian program pembangunan melalui re-mapping prioritas, dengan fokus pada sektor perikanan, pertanian, dan pariwisata sebagai penggerak ekonomi lokal.

RILIS

TRIBUNTERNATE.COM, TIDORE — Wali Kota Muhammad Sinen menghadiri Rapat Paripurna Istimewa DPRD Kota Tidore Kepulauan masa persidangan II tahun 2025 yang digelar di Gedung DPRD, Rabu (29/4/2026).

Rapat tersebut membahas penyampaian catatan dan rekomendasi DPRD atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun Anggaran 2025.

Paripurna dipimpin Ketua DPRD H. Ade Kama dan dihadiri 19 dari 25 anggota DPRD, unsur Forkopimda, para asisten, staf ahli, serta pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD).

Baca juga: Pemkot Tidore - BPS Perkuat Sinergi Data Sensus Ekonomi 2026

Dalam pidatonya, Muhammad Sinen menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk menyelaraskan kebijakan dengan pemerintah pusat, khususnya terkait Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja negara.

“Kebijakan efisiensi anggaran 2025 merupakan langkah krusial untuk menciptakan tata kelola keuangan yang lebih sehat. Kunci keberhasilannya terletak pada transparansi, pengawasan yang ketat, serta kemampuan memprioritaskan program yang berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Ia menyebut, kondisi tersebut mendorong pemerintah daerah untuk lebih kreatif dalam mengelola keuangan serta memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Daerah harus selektif dalam menentukan program prioritas. Efisiensi bukan akhir dari pembangunan, tetapi momentum untuk berinovasi,” tegasnya.

Ia juga mengakui kebijakan efisiensi berdampak pada aktivitas pemerintahan dan pembangunan, terutama di awal periode RPJMD 2025–2029. Oleh karena itu, pemerintah daerah akan melakukan peninjauan ulang terhadap program prioritas yang memiliki dampak signifikan terhadap perekonomian lokal.

Ia menjelaskan, langkah strategis yang akan ditempuh yakni melakukan pemetaan ulang program dengan memprioritaskan sektor perikanan, pertanian, dan pariwisata sebagai penggerak utama ekonomi daerah.

“Penguatan sektor-sektor ini diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan PAD, sehingga daerah memiliki kemandirian dalam pembiayaan pembangunan,” jelasnya.

Selain itu, efisiensi belanja juga akan diformulasikan secara proporsional untuk memperkuat jaring pengaman sosial dan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Pemerintah memastikan layanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan tetap berjalan optimal di tengah penyesuaian anggaran.

Menutup pidatonya, Muhammad Sinen mengajak seluruh pihak menjadikan kebijakan efisiensi sebagai momentum membangun struktur keuangan daerah yang lebih sehat, transparan, dan tangguh.

“Dengan komitmen bersama, saya optimistis Kota Tidore Kepulauan mampu mencapai target pembangunan meskipun di tengah keterbatasan fiskal,” katanya.

Sementara itu, DPRD melalui juru bicara Sarmin Mustari menyampaikan sejumlah rekomendasi lintas sektor.