LPKA Ternate Teken Komitmen Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM 2026

Ringkasan Berita:

1.  Kepala LPKA Kelas II Ternate, Nona Ahmad, mengapresiasi dan terima kasih kepada seluruh jajaran pegawai yang telah bekerja dengan baik, jujur, serta penuh tanggung jawab.
2. Hal tersebut disampaikan Nona Ahmad dalam sambutannya pada kegiatan Penandatanganan Komitmen Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah WBK dan WBBM 2026 di lingkungan LPKA Ternate.
3. “Hari ini kita berkomitmen melaksanakan penandatanganan pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM Tahun 2026 di lingkungan LPKA Ternate." 

TRIBUNTERNATE.COM, TERNATE – Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Ternate, Nona Ahmad, mengapresiasi dan terima kasih kepada seluruh jajaran pegawai yang telah bekerja dengan baik, jujur, serta penuh tanggung jawab.

Hal tersebut disampaikan Nona Ahmad dalam sambutannya pada kegiatan Penandatanganan Komitmen Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Tahun 2026 di lingkungan LPKA Ternate.

“Hari ini kita berkomitmen melaksanakan penandatanganan pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM Tahun 2026 di lingkungan LPKA Ternate."

Baca juga: Timurnesia, Rumah Bagi Semua

Baca juga: Rezeki Datang Tak Terduga! 6 Shio Ini Menarik Kekayaan dan Kelimpahan Besok Rabu 11 Februari 2026

"Berarti kita berkomitmen bekerja dengan jujur, bertanggung jawab, serta berintegritas sesuai dengan peraturan yang berlaku,” ujar Nona Ahmad.

Ia juga mengajak seluruh jajaran untuk menjaga nama baik institusi dengan menjauhi praktik korupsi, kolusi, maupun nepotisme dalam bentuk apa pun.

Nona Ahmad menegaskan, komitmen pembangunan Zona Integritas harus diwujudkan melalui kerja nyata dan pelayanan yang bersih serta profesional.

“Jangan ada korupsi, nepotisme maupun kolusi di antara masing-masing pribadi yang mengatasnamakan institusi,” tegasnya.

Pembangunan Zona Integritas ini menjadi langkah penting bagi LPKA Ternate dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik ke depan. (*)