Nelayan-UMKM di Wasile Halmahera Timur Siap Naik Kelas, KUR Jadi Solusi Gubernur Malut Sherly Laos

Ringkasan Berita:1. Pelaku usaha di sektor kelautan dan perikanan mulai merasakan manfaat program Kredit Usaha Rakyat (KUR)

2. Terlebih di tengah ketidakpastian kondisi ekonomi, dukungan modal dari pemerintah bisa menjadi pendorong agar kegiatan usaha mereka tetap bergerak atau bahkan meningkat

3. Dibawah kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara Sherly Laos-Sarbin Sehe memiliki keinginan besar agar para nelayan dan UMKM bisa mandiri dan naik kelas

Rilis

TRIBUNTERNATE.COM, SOFIFI - Pelaku usaha di sektor kelautan dan perikanan mulai merasakan manfaat program Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Terlebih di tengah ketidakpastian kondisi ekonomi, dukungan modal dari pemerintah bisa menjadi pendorong agar kegiatan usaha mereka tetap bergerak atau bahkan meningkat.

Dibawah kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara Sherly Laos-Sarbin Sehe memiliki keinginan besar agar para nelayan dan UMKM bisa mandiri dan naik kelas.

Harapan tersebut disampaikan Sherly Laos saat lawatannya di Kantor Camat Wasile dalam rangka sosialisasi KUR, Kamis (5/3/2026).

Baca juga: GPM Sambangi Desa Nusa Jaya Halmahera Timur, Warga: Terima Kasih Ibu Gubernur Sherly Laos

Lanjutnya, berdasarkan data BPS jumlah nelayan di Maluku Utara mencapai sekitar 36.000 orang. Namun, kemampuan pemerintah dalam memberikan bantuan kapal masih terbatas.

"Setiap tahun hanya sekitar 200 unit kapal yang bisa disalurkan melalui Dinas Kelautan dan Perikanan, "jelasnya di hadapan nelayan.

Plt Kepala Dinas Perikanan Maluku Utara Fauji Momole mengungkapkan, melalui KUR, masyarakat nelayan bisa semakin sejahtera.

Terlebih dana KUR ini digunakan untuk pembelian kapal dan mesin berukuran 3 GT agar mereka mampu menangkap ikan lebih jauh sekaligus meningkatkan hasil tangkapannya.

Pada kesempatan itu Sherly Laos juga mengajak para nelayan untuk bergabung dan memiliki BPJS Ketenagakerjaan.

Menurutnya, perlunya jaminan sosial ini lantaran pekerjaan nelayan rentan risiko tinggi. Sehingga, dengan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bisa memberikan perlindungan jika terjadi kecelakaan kerja bahkan kematian.

Termasuk juga memberikan kesadaran dan kepedulian nelayan terhadap pentingnya memiliki jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan untuk memberikan perlindungan dalam aktivitas melaut.

Baca juga: PBM Lokal Tak Dapat Jatah Bongkar Muat di Port Tolong Taliabu, Begini Respons PT ADT

Pemprov Maluku Utara menegaskan komitmennya dalam memberikan perlindungan sosial kepada nelayan kecil sebagai kelompok pekerja yang memiliki risiko kerja tinggi.

Upaya tersebut menjadi bagian dari perhatian pemerintah daerah di bawah kepemimpinan Sherly-Sarbin Sehe dalam meningkatkan kesejahteraan sekaligus memberikan rasa aman bagi para nelayan saat menjalankan aktivitasnya.

Hal ini juga menjadi langkah strategis dalam mendorong jaminan sosial dan penguatan ekonomi masyarakat pesisir. (*)