Pengangguran Meningkat, Wakil Gubernur Maluku Utara Minta OPD Segera Lakukan Mitigasi

Ringkasan Berita:1. Wakil Gubernur Maluku Utara Sarbin Sehe menyoroti kenaikan angka pengangguran dalam LKPJ Pemerintah Provinsi 2025

2. Di mana tingkat pengangguran mengalami peningkatan dari 5,8 persen pada tahun sebelumnya menjadi 6,8 persen

3. Kondisi ini dinilai perlu mendapat perhatian serius dari seluruh OPD, khususnya instansi teknis yang menangani ketenagakerjaan

TRIBUNTERNATE.COM, SOFIFI - Wakil Gubernur Maluku Utara Sarbin Sehe menyoroti kenaikan angka pengangguran dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Pemerintah Provinsi 2025 yang disampaikan dalam rapat paripurna DPRD, Jumat (27/3/2026) di Sofifi.

Di mana tingkat pengangguran mengalami peningkatan dari 5,8 persen pada tahun sebelumnya menjadi 6,8 persen.

Kondisi ini dinilai perlu mendapat perhatian serius dari seluruh organisasi perangkat daerah (OPD), khususnya instansi teknis yang menangani ketenagakerjaan.

"Angka pengangguran kita naik. Karena itu OPD terkait, terutama Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, harus segera melakukan mitigasi terhadap faktor-faktor penyebabnya, khususnya pengangguran terbuka, "tegasnya.

Baca juga: Akhirnya Sesuai Rencana! 3 Zodiak Masuk Fase Keberuntungan Mulai Hari Ini Jumat 27 Maret 2026

Sarbin menjelaskan, salah satu faktor utama peningkatan tersebut adalah kondisi sejumlah perusahaan di daerah yang merumahkan karyawan, meskipun belum melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK).

Situasi ini secara langsung berkontribusi terhadap naiknya angka pengangguran terbuka.

Ia menyebut kondisi tersebut tidak hanya terjadi di satu perusahaan, tetapi juga di beberapa sektor usaha lainnya.

Bahkan, dalam beberapa bulan ke depan, potensi peningkatan pengangguran masih bisa terjadi akibat sejumlah faktor eksternal.

"Ke depan kita juga dihadapkan pada kondisi regional, seperti fluktuasi BBM, serta kebijakan nasional terkait pengurangan produksi, khususnya di sektor pertambangan. Ini pasti berdampak pada tenaga kerja, "jelasnya.

Baca juga: Peringatan Dini BMKG: Gelombang 2,5 Meter Ancam Perairan Ternate hingga Morotai

Untuk itu, Sarbin meminta OPD terkait segera mengambil langkah konkret, termasuk menyiapkan skema mitigasi bagi para pekerja yang terdampak.

Salah satu solusi yang didorong adalah alih fungsi tenaga kerja, sehingga para pekerja yang dirumahkan tetap memiliki peluang untuk beraktivitas produktif di sektor lain.

"Harus ada langkah nyata, misalnya alih fungsi tenaga kerja. Mereka yang dirumahkan perlu diberikan ruang untuk bekerja di bidang lain agar tetap produktif, "tandas Sarbin Sehe seraya berharap langkah mitigasi yang cepat dan tepat dapat menekan laju peningkatan pengangguran sekaligus menjaga stabilitas ekonomi daerah. (*)