Tinta dan Blanko KTP Habis, Wakil Bupati Halsel Soroti Kinerja Kadis Dukcapil

Ringkasan Berita:

1. Kehabisan tinta dan terbatasnya blanko KTP di Disdukcapil Halmahera Selatan menyebabkan pelayanan administrasi kependudukan tersendat.
2. Warga harus menunggu lama untuk mendapatkan KTP setelah perekaman.
3. Wakil Bupati Halmahera Selatan menegaskan masalah kekurangan tinta dan blanko KTP bukan disebabkan keterbatasan anggaran, melainkan lemahnya koordinasi internal di Disdukcapil.

TRIBUNTERNATE.COM, BACAN - Kehabisan tinta percetakan KTP di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Halmahera Selatan, Maluku Utara, sampai sekarang belum tertangani.

Tinta percetakan KTP tersebut, dilaporkan habis sejak awal Maret 2026. Selain tinta percetakan KTP, stok balnko juga dilaporkan terbatas. 

Imbasnya, pelayanan terhadap warga yang melakukan perekaman KTP terbelit-belit. Warga juga butuh waktu lama untuk memperoleh KTP usai perekaman.

Baca juga: Pemkab Haltim Usulkan Kuota CPNS 2026, Jumlah Formasi Tunggu Persetujuan Pusat

Menanggapi hal ini, Wakil Bupati (Wabup) Halmahera Selatan, Helmi Umar Muchsin, mengaku telah menerima laporan kehabisan tinta percetakan KTP dan stok blanko yang terbatas.

Ia pun menegaskan kondisi tersebut bukan disebabkan oleh anggaran.

"Ini sudah dikoordinasikan ke Sekda selaku Ketua TAPD agar hal-hal yang mengalami kekuarangan itu diadakan secara cepat," ujar Helmi usai hadiri deklarasi damai di Kantor Haji dan Umrah Halmahera Selatan, Senin (6/4/2026).

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa Disdukcapil merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berbasis pelayanab publik. 

Tetapi untuk lambatnya langkah penyelesaian masalah kehabisan tinta percetakan KTP dan stok balanko, adalah koordinasi internal yang belum optimal.

"Jadi ini bukan faktor keterbatasan anggaran, tetapi koordinasi internal yang belum optimal sehingga ada hal-hal yang belum terakomodir. Tapi ini bukan ada kesengajaan, tidak," tegasnya.

Baca juga: 3 Zodiak Paling Beruntung Finansial April 2026, Rezeki Melimpah dan Kaya Raya

Helmi juga menanggapi informasi pegawai di Disdukcapil Halmahera Selatan yang diduga memprioritaskan warga tertentu dalam pengurusan adminstrasi kependudukan.

Ia pun menyatakan pihaknya akan memanggil Kepala Disdukcapil Halmahera Selatan, Kader Noh, dan jajarannya untuk dimintai penjelasan.

"Kami akan evaluasi dan memanggil Pak Kadis dan jajarannya. Jika itu terjadi, kami akan mengambil langkah tegas kepada Kadis dan staf-stafnya," tandas politisi Partai Nasdem tersebut. (*)