Jumat 10 April 2026, Pemkot Ternate Perdana Terapkan WFH, Ujian Akuntabilitas Birokrasi

Ringkasan Berita:1. Penerapan work from home atau WFH bagi aparatur sipil negara (ASN) kini memasuki babak baru

2. Terhitung 1 April 2026, Pemerintah secara resmi memberlakukan skema kerja fleksibel baik ASN pusat maupun daerah

3. Hal serupa berlaku juga bagi ASN di Pemerintahan Kota (Pemkot) Ternate, Provinsi Maluku Utara

TRIBUNTERNATE.COM, TERNATE - Penerapan work from home atau WFH bagi aparatur sipil negara (ASN) kini memasuki babak baru.

Terhitung 1 April 2026, Pemerintah secara resmi memberlakukan skema kerja fleksibel baik ASN pusat maupun daerah.

Kebijakan ini bukan sekadar tren, melainkan bagian dari reformasi birokrasi yang lebih adaptif dan berbasis digital.

Hal serupa berlaku juga bagi ASN di Pemerintahan Kota (Pemkot) Ternate, Provinsi Maluku Utara.

Baca juga: Pengadilan Agama Ternate Dinilai Belum Tuntas Lakukan Eksekusi Lahan di Desa Jalan Baru Halbar

Amatan Tribunternate.com, aktivitas kantor tampak lengang tanpa adanya ASN maupun anggota Satpol PP yang berjaga.

Berikut ulasan mendalam mengenai aturan, mekanisme dan tujuan dari kebijakan tersebut:

1. Payung Hukum dan Jadwal Pelaksanaan

Kebijakan ini tertuang dalam SE Menteri PAN-RB nomor 3 tahun 2026.

Berdasarkan aturan tersebut, pola kerja ASN kini menggunakan sistem hibrida dengan pembagian sebagai berikut:

• Senin s/d Kamis: work from office (WFO) atau bekerja dari kantor
• Jumat: work from home (WFH) atau bekerja dari rumah/domisili

Meskipun berlaku mulai 1 April ini, implementasi secara efektif di banyak daerah baru dimulai pada Jumat, 10 April 2026, mengingat minggu pertama April bertepatan dengan hari libur nasional.

2. Kriteria dan Syarat Ketat

WFH 2026 bukan berarti libur di hari Jumat. Pemerintah menetapkan syarat ketat agar produktivitas tidak kendor:

• Jenis Pekerjaan:

Diutamakan untuk tugas administratif yang tidak memerlukan kehadiran fisik atau interaksi langsung dengan masyarakat di lapangan.

• Infrastruktur:

ASN wajib memiliki perangkat dan koneksi internet yang memadai untuk mendukung koordinasi digital.

• Jabatan:

Di beberapa daerah, seperti Pemkot Yogyakarta, kebijakan ini diprioritaskan bagi staf, sementara pejabat eselon (misalnya eselon III ke atas) tetap diwajibkan WFO guna memastikan fungsi pengawasan tetap berjalan.