Gelombang Tinggi 15–18 April 2026, Gubernur Malut Ingatkan Risiko Kecelakaan Laut

Ringkasan Berita:

1. Pemprov Malut mengingatkan potensi gelombang tinggi akibat angin kencang dan hujan pada 15–18 April.
2. Nelayan diminta memantau kondisi laut sebelum melaut guna menghindari kecelakaan, sementara masyarakat diimbau meningkatkan kewaspadaan terhadap risiko cuaca ekstrem.

TRIBUNTERNATE.COM,SOFIFI- Gubernur Maluku Utara, Sherly Laos, mengimbau masyarakat tetap waspada adanya potensi anomali cuaca khususnya gelombang tinggi.

Imbauan ini menyusul edaran Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Kelas I Baabullah yakni adanya potensi gelombang tinggi berkisar 1,25 meter-2,5 meter di perairan Maluku Utara (Malut) mulai periode 15-18 April.

Menurut Sherly, intensitas hujan yang mulai terjadi dan hembusan angin yang cukup kuat dapat menimbulkan risiko kecelakaan maupun gangguan kesehatan.

Baca juga: Pengawasan Hutan di Maluku Utara Masih Dikendalikan Pusat

Oleh karena itu, secara khusus Sherly meminta masyarakat untuk selalu memperhatikan kondisi sekitar serta mengutamakan keselamatan diri dan keluarga.

Dalam arahannya, ia juga menyoroti pentingnya kewaspadaan bagi para nelayan yang menggantungkan hidupnya dari laut. Ia menegaskan agar sebelum memutuskan melaut, nelayan perlu terlebih dahulu memantau kondisi cuaca dan gelombang.

Tindakan preventif ini dianggap sebagai langkah penting untuk mengurangi potensi kecelakaan di laut, jelas Sherly.

Baca juga: Pemprov Malut Finalisasi Teknis Haji 2026, 785 Jemaah Masuk Kloter 13 dan 15

Dilansir dari edaran BMKG Sultan Baabullah No. NO.B/ME.01.05/PDGT/15/KTTE/IV/2026 gelombang 1,25-2,5 meter berpotensi terjadi di beberapa titik seperti Perairan Laut Morotai, Batang Dua, Loloda serta Gebe.

Gelombang ini dipicu oleh pola angin Indonesia bagian utara bergerak dari barat hingga utara dengan kecepatan berkisar 5-20 knot.

Sherly mengingatkan agar masyarakat tidak mengabaikan peringatan dini BMKG, maupun arahan dari instansi terkait. Dengan demikian, setiap langkah yang diambil dapat selaras dengan upaya mitigasi risiko bencana yang lebih komprehensif. (*)