Kejari Halut Selidiki Tunjangan Anggota DPRD 2019-2024, Dugaan Penyimpangan Mulai Didalami

Ringkasan Berita:

1. Kejari Halut mengusut dugaan masalah pada tunjangan DPRD dan menegaskan tidak akan mentolerir penyimpangan anggaran.
2. Penyelidikan ini berpotensi membuka praktik pengelolaan keuangan legislatif sekaligus menguji transparansi lembaga tersebut.

TRIBUNTERNATE.COM, TERNATE  - Tim penyidik Pidsus Kejaksaan Negeri Halmahera Utara bakal mendalami anggaran tunjangan anggota DPRD Halmahera Utara 2019-2024 yang diduga bermasalah.

Perihal tersebut disampaikan langsung oleh Kepala Kejaksaan Negeri Halmahera Utara, Bambang Sunoto.

Kata dia, Kejari tidak akan tinggal diam terhadap setiap laporan maupun temuan yang mengarah pada dugaan pelanggaran hukum, khususnya terkait penggunaan anggaran publik.

Baca juga: Harga dan Buyback Emas Pegadaian Cetakan Galeri 24, Antam serta UBS Jumat 17 April 2026

“Pada intinya, setiap ada temuan seperti ini, kami akan menelusuri secara mendalam. Jika dalam prosesnya ditemukan unsur pidana, maka pasti akan kami tindak lanjuti sesuai hukum yang berlaku,” ucap Bambang saat dikonfirmasi, Jumat (17/4/2026).

Langkah Kejari ini menjadi sinyal keras bahwa dugaan “permainan” anggaran, termasuk tunjangan legislatif, tidak akan dibiarkan berlalu begitu saja tanpa pengusutan.

Penelusuran awal akan difokuskan pada validitas data, mekanisme penganggaran, hingga realisasi penggunaan dana tersebut.

Bambang juga menekankan, pengawasan terhadap penggunaan anggaran bukan hanya tugas aparat penegak hukum semata, tetapi juga menjadi bagian dari kontrol publik.

Ia membuka ruang bagi laporan dari berbagai pihak, termasuk LSM, wartawan, maupun masyarakat.

‎“Kami ini melayani masyarakat. Informasi tidak bisa kami cari sendiri. Peran LSM, wartawan, dan masyarakat sangat penting sebagai kontrol sosial,” ujarnya.

Baca juga: 12 Ramalan Zodiak Cinta Besok Sabtu 18 April 2026: Cinta, Hubungan dan Emosi

‎Kejari Halmahera Utara mengirim pesan tegas kepada seluruh pihak agar tidak bermain-main dengan anggaran negara. 

Jika terbukti ada penyimpangan, proses hukum dipastikan akan berjalan tanpa kompromi.

“‎Penyelidikan ini pun diprediksi bakal membuka tabir pengelolaan anggaran di lingkup DPRD Halmahera Utara, sekaligus menjadi ujian komitmen transparansi dan akuntabilitas lembaga legislatif di daerah tersebut,” tandasnya mengakhiri. (*)