4 Arahan Gubernur Maluku Utara untuk Perkuat Rantai Pasok LPG di Wilayah Kepulauan

Ringkasan Berita:1. 4 arahan Gubernur Maluku Utara Sherly Laos untuk perkuat tantai pasok LPG di wilayah kepulauan
2. Pemprov Maluku Utara memperkuat sinergi dengan Pertamina Patra Niaga dalam FGD di Bela Hotel Ternate, Selasa (21/4/2026)
3. Guna menjaga ketahanan energi daerah, khususnya ketersediaan LPG di tengah situasi geopolitik global yang dinamis

TRIBUNTERNATE.COM, TERNATE - Ini 4 arahan Gubernur Maluku Utara Sherly Laos untuk perkuat tantai pasok LPG di wilayah kepulauan.

Guna menjaga ketahanan energi daerah, khususnya ketersediaan LPG di tengah situasi geopolitik global yang dinamis.

Pemprov Maluku Utara memperkuat sinergi dengan Pertamina Patra Niaga dalam Focus Group Discussion (FGD) di Bela Hotel Ternate, Selasa (21/4/2026).

Samsuddin A Kadir selaku Sekprov Maluku Utara dalam kesempatan itu membacakan sambutan dan arahan Gubernur.

Baca juga: Wellness tourism Sebagai Upaya Peningkatan Pendapatan Daerah di Provinsi Maluku Utara

Dikatakan, pemerintah daerah mendukung penuh setiap langkah strategis untuk memastikan pasokan energi tetap aman dan distribusi berjalan lancar.

Menurutnya, tantangan global yang terus berubah menuntut kesiapan daerah dalam menjaga stabilitas suplai energi bagi masyarakat.

Keberhasilan pengalihan titik pasok LPG nonsubsidi sangat bergantung pada koordinasi yang kuat antara seluruh pihak terkait.

Karena itu, sinergi antara pemerintah daerah, Pertamina, instansi vertikal serta para pemangku kepentingan menjadi faktor utama agar distribusi energi tidak terganggu.

4 arahan Gubernur Maluku Utara untuk perkuat rantai pasok LPG di wilayah kepulauan:

Pertama, Pertamina diminta mengkaji opsi suplai langsung dari Sorong ke Ternate guna memangkas rantai distribusi.

Kedua, Dishub didorong mengusulkan trayek tol laut khusus LPG rute Ambon-Ternate atau Sorong-Ternate kepada Kemenhub RI.

Ketiga, pemerintah provinsi akan mempercepat kajian pembangunan SPBE di Sofifi sebagai solusi jangka panjang.

Keempat, dibentuk tim kecil yang melibatkan pemprov Maluku Utara, Pertamina, Hiswana Migas, Dishub dan BI untuk merumuskan skema charter bersama maupun subsidi angkut melalui APBD dalam waktu dua pekan.

"Pesan gubernur jelas, stok harus aman, distribusi lancar dan harga tetap wajar."

"Jangan sampai masyarakat kembali ke minyak tanah karena LPG terlalu mahal, "kata Samsuddin A Kadir. (*)