DPRD Maluku Utara Perketat Pengawasan Haji 2026: Pastikan Layanan Jamaah Aman, Nyaman dan Layak

Ringkasan Berita:1. Untuk memastikan kesiapan pemberangkatan calon jamaah haji CJH Maluku Utara tahun 2026
2. Komisi IV DPRD Maluku Utara menggelar rapat bersama Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Daerah (PPIHD), Rabu (22/4/2026)
3. Muhammad Abusama: "Rapat ini untuk memastikan kesiapan panitia dalam rangka pemberangkatan CJH, mulai dari transportasi, akomodasi hingga penginapan

TRIBUNTERNATE.COM, SOFIFI - Untuk memastikan kesiapan pemberangkatan calon jamaah haji (CJH) Maluku Utara tahun 2026 ke Embarkasi Haji Sudiang, Makassar.

Komisi IV DPRD Maluku Utara menggelar rapat bersama Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Daerah (PPIHD), Rabu (22/4/2026).

Anggota Komisi IV DPRD Maluku Utara Muhammad Abusama mengatakan, rapat tersebut bertujuan memastikan seluruh kesiapan panitia, baik dari aspek transportasi, akomodasi, hingga konsumsi bagi para CJH.

"Rapat ini untuk memastikan kesiapan panitia dalam rangka pemberangkatan CJH mulai dari transportasi, akomodasi hingga penginapan, "ujarnya.

Baca juga: Komisi V DPR RI Soroti Sejumlah Infrastruktur, di Antaranya Huntap Korban Banjir Bandang di Ternate

Dari sisi konsumsi, DPRD menekankan pentingnya penyediaan menu makanan yang sesuai dengan kebutuhan jamaah, terutama bagi kelompok lanjut usia (lansia) yang jumlahnya cukup besar.

"Kita ingin memastikan menu yang disiapkan benar-benar sesuai dengan kondisi CJH. Ada makanan yang menjadi pantangan bagi lansia, ini harus diperhatikan agar tidak mengganggu kesehatan mereka, "jelasnya.

Sementara itu, dari sisi transportasi, DPRD memastikan pelayanan berjalan optimal, mulai dari asrama transit di Ternate menuju bandara, hingga keberangkatan ke Embarkasi Makassar.

Selain itu, transportasi dari asrama embarkasi menuju bandara untuk keberangkatan ke Madinah juga menjadi perhatian utama.

DPRD meminta agar armada yang disediakan benar-benar layak dan mampu mengangkut seluruh jamaah dengan aman dan nyaman.

Tak hanya saat keberangkatan, DPRD juga menyoroti pentingnya kesiapan saat pemulangan jamaah haji agar pelayanan yang diberikan tetap konsisten.

"Kami berharap pelayanan saat pemberangkatan sama baiknya dengan saat kepulangan jamaah nanti, "tambahnya.

Dari sisi akomodasi, DPRD memastikan akan terus melakukan pengawasan sesuai dengan fungsi dan kewenangannya, guna menjamin kenyamanan jamaah selama proses ibadah haji berlangsung.

Baca juga: Komisi V DPR RI dan Pemprov Maluku Utara Bahas Konektivitas Pulau yang Masih Tertinggal

Terkait kuota, Abusama mengakui adanya sorotan karena terjadi penurunan dibanding tahun sebelumnya. Namun, ia menegaskan bahwa penentuan kuota merupakan kewenangan pemerintah pusat.

Meski demikian, pihaknya bersyukur karena jamaah haji Maluku Utara tetap terakomodasi dalam dua kelompok terbang (kloter), yakni kloter 13 dan 15, dengan tambahan kloter 43.

"Alhamdulillah, tiga jamaah dari kloter 43 sudah digabungkan ke kloter 13 dan 15. Dengan demikian, seluruh jamaah Maluku Utara bisa terakomodasi penuh, "tandasnya. (*)