Cegah KtP dan TPPO, PKK Tidore Libatkan Masyarakat hingga Dasa Wisma

Ringkasan Berita:

1. Ketua TP PKK Tidore Kepulauan, Rahmawati Muhammad, menekankan pentingnya peran masyarakat dalam perlindungan perempuan dan anak melalui pendekatan berbasis komunitas.
2. Ia mendorong pembentukan forum di tingkat desa hingga dasa wisma PKK sebagai ruang berbagi, deteksi dini, dan pendampingan kasus kekerasan serta TPPO.
3. Melalui kegiatan advokasi di Oba Tengah, masyarakat diharapkan lebih peduli, berani melapor, dan terlibat aktif dalam melindungi perempuan dan anak dari berbagai bentuk kekerasan.

TRIBUNTERNATE.COM - Ketua Tim Penggerak PKK Kota Tidore Kepulauan, Rahmawati Muhammad Sinen, menekankan pentingnya peran masyarakat dalam upaya perlindungan perempuan dan anak berbasis komunitas.

Hal tersebut disampaikannya saat menjadi pembicara dalam kegiatan advokasi dan sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan (KtP) dan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang diselenggarakan oleh Dinas P2KBP3A Kota Tidore Kepulauan di Desa Fanaha dan Desa Aketobololo, Kecamatan Oba Tengah, pada 23–24 April 2026.

Rahmawati yang juga menjabat sebagai Ketua Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) Kota Tidore Kepulauan menilai perlu adanya forum atau wadah bagi perempuan di tingkat desa/kelurahan sebagai ruang berbagi, saling peduli, serta tempat deteksi dini dan pendampingan awal terhadap kasus kekerasan.

Baca juga: Hijaukan Kota Maba, Pemkab Haltim Tanam 100 Pohon di Taman Woyogula

Ia mengungkapkan, masih banyak kasus kekerasan terhadap perempuan yang belum terungkap atau tidak dilaporkan. Selain itu, tindak pidana perdagangan orang (TPPO) juga semakin marak dan menjadi ancaman serius bagi perempuan dan anak.

“Dampak kekerasan dan TPPO tidak hanya secara fisik, tetapi juga psikis, seperti trauma, depresi, hilangnya rasa percaya diri, hingga menarik diri dari lingkungan sosial. Karena itu, perlu dibentuk forum di tingkat desa hingga dasa wisma PKK sebagai ruang aman untuk berbagi dan mencari solusi bersama,” ujarnya.

Menurutnya, forum tersebut juga harus melibatkan aparat desa/kelurahan, aparat keamanan, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta kaum laki-laki sebagai bagian dari upaya perlindungan perempuan dan anak.

Baca juga: Pemkab Halmahera Timur Mulai Bersiap Rayakan HUT ke 23, Panitia Dibentuk

“Perubahan harus dimulai dari lingkungan terdekat. Forum ini diharapkan menjadi sarana deteksi dini sekaligus jembatan dalam pendampingan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak,” jelasnya.

Ia berharap, melalui kegiatan tersebut, tumbuh kelompok masyarakat yang aktif, peduli, serta berani melapor dan mendampingi korban kekerasan.

“Masyarakat harus bergerak bersama untuk melindungi perempuan dan generasi penerus dari tindakan yang tidak bertanggung jawab,” pungkasnya. (*)