3 Berita Populer Malut: Sherly Laos Soroti Konflik Izin Tambang - ASN Diminta Kurangi Rapat di Hotel

TRIBUNTERNATE.COM, MALUKU UTARA - Berikut 3 berita populer Maluku Utara yang banyak dibaca di website TribunTernate.com, Selasa (23/9/2025).

Diantaranya ada berita Pemprov Maluku Utara sediakan 1000 kuota beasiswa S1.

Lalu berita Sherly Laos soroti konflik sosial izin tambang dihadapan Menhut dan Komisi IV DPR RI.

Baca juga: Komisi IV DPR RI Soroti PT Karya Wijaya di Halmahera Tengah, Ikram Sangadji Bilang Begini

Baca juga: Daftar Kampus di Maluku Utara yang Masuk Program 1000 Beasiswa Pemprov Malut

Hingga berita Wakil Gubernur Maluku Utara Sarbin Sehe ingatkan ASN kurangi rapat di hotel.

Simak selengkapnya.

1.Program 1000 Beasiswa Pemprov Malut

Komitmen Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara Sherly Laos - Sarbin Sehe membangun SDM berkualitas melalui inklusivitas pendidikan membuahkah hasil.

Langkah konkret dimulai dari pemberian BOSDA pendidikan gratis bagi SMA/SMK/SLB Negeri, MoU dengan 27 perguruan tinggi (PT) se Maluku Utara dan pemberian beasiswa S1-S2 bagi putra-putri daerah.

Kegiatan yang dipimpin, Wakil Gubernur Maluku Utara Sarbin Sehe ini berlangsung mulai pukul 14.30 hingga selesai.

Baca selengkapnya di sini.

2. Sherly Laos Soroti Konflik Sosial Izin Tambang

Gubernur Maluku Utara, Sherly Laos, menyampaikan sejumlah persoalan pelik yang dihadapi daerah, khususnya terkait izin usaha pertambangan dan kehutanan yang kerap menimbulkan konflik sosial di lapangan.

Sherly Laos memparkan sejumlah konflik sosial dalam rapat kunjungan kerja spesifik Komisi IV DPR RI bersama Menteri Kehutanan di Ternate, Selasa (23/9/2025).

Sherly menegaskan, sejak dirinya dilantik enam bulan lalu, ia sudah berkali-kali menghadapi masalah yang bermula dari pemberian izin oleh kementerian kepada pihak swasta. Salah satu kasus mencuat di Halmahera Timur.

Baca selengkapnya di sini.

3. Sarbin Sehe Minta ASN Kurangi Rapat di Hotel

Wakil Gubernur Maluku Utara Sarbin Sehe ingatkan ASN untuk kurangi rapat di hotel.

Selain itu, ia juga mengingatkan kepala OPD untuk serius menindaklanjuti temuan BPK.

Sebab masih ada OPD yang kurang siap secara administrasi, sehingga memperlambat proses pemeriksaan.

Baca selengkapnya di sini.