Anggaran Sapi Kurban Bantuan Presiden Rp100 Miliar Pakai APBN, PDIP Minta Transparansi

TRIBUNTERNATE.COM - PDIP mendesak transparansi terkait anggaran pengadaan sapi kurban Presiden Prabowo Subianto yang bernilai Rp100 miliar.

Sebab anggaran jumbo tersebut diketahui bukan dana pribadi presiden, melainkan berasal dari APBN negara.

Melansir Tribunnews.com, Juru Bicara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Guntur Romli, juga menilai ada keanehan besar dalam tata kelola keuangan negara.

Baca juga: Pemprov Malut Target Tambah Bantuan Sapi Kurban Jadi 150 Ekor di Tahun Depan

Sebab, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebelumnya mengaku tidak mengetahui perihal anggaran Rp100 miliar terbut.

Guntur mengaku khawatir, sistem pengawasan yang lemah ini akan mengulang preseden buruk pada proyek-proyek pemerintah terdahulu.

"Setelah Menteri Keuangan Purbaya mengaku tidak tahu masalah itu, ini aneh bin ajaib. Pertama, masa bendahara negara bisa tidak tahu."

"Jangan sampai kasusnya seperti pembelian puluhan ribu motor tril listrik buat MBG," ujar Guntur Romli kepada wartawan, dilansir Kamis (28/5/2026).

Menurut Guntur ketidaktahuan bendahara negara atas pengeluaran sebesar Rp100 miliar merupakan sinyal bahaya bagi sistem keuangan domestik.

Publik kini mempertanyakan bagaimana dana rakyat bisa keluar tanpa sistem pengawasan dan transparansi yang semestinya.

"Publik pantas bertanya, sistem keuangan negara yang berjalan tanpa pengawasan yang semestinya atau lebih buruk tanpa transparansi, ini berbahaya," ucapnya.

PDIP juga menyoroti aspek teologis dalam penggunaan dana APBN untuk kurban atas nama pribadi Presiden.

Guntur menyebut bahwa dalam ajaran Islam, ibadah kurban bersifat personal dan harus menggunakan harta milik pribadi, bukan uang negara yang dihimpun dari 280 juta rakyat lintas agama.

"APBN bukan harta Presiden Prabowo. APBN adalah harta 280 juta rakyat Indonesia, muslim dan nonmuslim."

"Maka secara fikih kurban dengan uang rakyat atas nama pribadi Presiden adalah kontradiksi yang tidak bisa dibela dengan alasan apapun," tutur Guntur.

Meskipun Istana sempat memberikan klarifikasi bahwa pengadaan sapi tersebut merupakan bantuan kemasyarakatan, PDIP menilai fakta di lapangan justru menunjukkan hal sebaliknya.