Rencana Pemindahan ASN ke IKN hingga 2029, Basuki Hadimuljono: Target 1.700–4.100 Orang

Ringkasan Berita:

1. Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, menargetkan pemindahan 1.700 hingga 4.100 ASN ke IKN secara bertahap hingga 2029.
2. Pemindahan ASN menjadi langkah penting untuk mendukung operasional pemerintahan di kawasan inti pusat pemerintahan (KIPP).
3. Selain pemindahan ASN, pemerintah juga menargetkan pembangunan kawasan inti serta mendorong investasi swasta hingga Rp70 triliun.

TRIBUNTERNATE.COM – Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN), Basuki Hadimuljono, memaparkan target pembangunan kawasan inti pusat pemerintahan (KIPP) yang akan terus dikebut hingga beberapa tahun ke depan.

Dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (30/3/2026), Basuki menjelaskan bahwa luas kawasan yang akan dibangun ditargetkan mencapai antara 850 hingga 1.100 hektare hingga tahun 2029.

Target tersebut merupakan bagian dari rencana strategis Otorita IKN periode 2025–2029 yang mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2025.

Baca juga: 6 Shio Menarik Kekayaan dan Kesuksesan Besok Selasa 31 Maret 2026: Rezeki Naga Tak Terbendung

Basuki mengungkapkan, pengembangan kawasan ini difokuskan pada area pusat pemerintahan beserta wilayah penyangganya.

Dari total luas KIPP yang mencapai sekitar 6.600 hektare, hanya sebagian yang akan dikembangkan secara bertahap sebagai kawasan terbangun.

“Tahap awal difokuskan pada pembangunan kawasan inti pusat pemerintahan dan sekitarnya,” jelasnya.

Selain pembangunan fisik, pemerintah juga menargetkan pemindahan aparatur sipil negara (ASN) ke IKN secara bertahap.

Jumlah ASN yang akan dipindahkan diperkirakan berada pada kisaran 1.700 hingga 4.100 orang dalam periode tersebut.

Menurut Basuki, pemindahan ASN ini menjadi bagian penting dalam menghidupkan aktivitas pemerintahan di ibu kota baru.

Di sisi lain, pembangunan IKN tidak hanya mengandalkan pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Baca juga: Viral Chat Provokatif, Wabup Halmahera Utara Polisikan Oknum Anggota DPRD Malut

Pemerintah juga mendorong keterlibatan sektor swasta dalam mendukung percepatan pembangunan.

Nilai investasi dari sektor non-pemerintah ditargetkan mencapai Rp70 triliun hingga 2029.

Dengan kombinasi pembangunan infrastruktur, pemindahan ASN, serta dukungan investasi, pemerintah optimistis pengembangan IKN dapat berjalan sesuai rencana strategis yang telah ditetapkan. (*)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com