PAD Pariwisata Tak Masuk Kas Provinsi, Ini Penjelasan Tahmid Wahab

TRIBUNTERNATE.COM, SOFIFI – Kepala Dinas (Kadis) Pariwisata Maluku Utara, Tahmid Wahab, menjelaskan soal pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) provinsi dari sektor pariwisata.

Kata Tahmid secara kewenangan, pengelolaan pajak dan retribusi pariwisata berada di bawah pemerintah kabupaten/kota, bukan provinsi.

“Secara administrasi, memang provinsi membawahi sepuluh kabupaten/kota. Tapi secara de facto, provinsi tidak memiliki wilayah. Semua objek wisata, restoran, hotel, hingga industri pariwisata lainnya berada di wilayah kabupaten/kota,” jelas Tahmid saat diwawancarai usai mengikuti Upacara HUT ke 80 RI di Sofifi, Minggu (17/8/2025).

Baca juga: Salma Samad Beber Alasan 16 Anggota DPRD Halmahera Selatan Absen Upacara HUT ke 80 RI

Ia mencontohkan Kota Ternate yang memiliki banyak hotel dan restoran. PAD dari sektor tersebut menjadi milik Pemerintah Kota Ternate, bukan milik provinsi.

Hal serupa juga terjadi di daerah lain yang memiliki destinasi wisata, termasuk desa-desa wisata yang tengah berkembang.

"Kontribusi pariwisata itu ada, nyata. Tapi yang mencatat dan menghitung masuknya adalah pemerintah kabupaten/kota. Sementara provinsi berperan sebagai pendamping, fasilitator, dan perpanjangan tangan dari pemerintah pusat di daerah,” tegasnya.

Baca juga: Cemarkan Nama Baik Sultan Bacan Halsel, Ketua Palimpungang Ompu Bangsa Nang Jadi Tersangka

Lebih lanjut, Tahmid menegaskan bahwa Dinas Pariwisata Maluku Utara telah berperan aktif dalam pengembangan sektor pariwisata dengan memberikan pendampingan kepada desa-desa wisata dan komunitas.

Ia menyebut contoh nyata seperti Desa Akebay dan Papaceda yang awalnya kurang dikenal, namun kini mulai ramai dikunjungi wisatawan berkat dukungan program kolaboratif antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, komunitas literasi digital, mahasiswa, hingga media.

"Awalnya orang tidak tahu Desa Akebay. Sekarang sudah ada promosi, sudah ada pengakuan. Tapi memang yang mencatat PAD dari aktivitas pariwisata di sana tetap pemerintah kabupaten/kota, bukan provinsi," tandas Tahmid. (*)