Karhutla Tak Kunjung Selesai, Jokowi Dikirimi Surat Terbuka Berisi 10 Desakan dari Koalisi LSM

TRIBUNTERNATE.COM - Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang saat ini dialami di wilayah Sumatera dan Kalimantan banyak meresahkan masyarakat.

Selain kabut asap yang mengganggu pernafasan hingga kematian banyak satwa yang tinggal di dalam hutan turut membuat prihatin banyak masyarakat.

Banyak foto-foto viral yang beredar di media sosial terkait kondisi satwa hutan yang mengenaskan.

• Ratas Karhutla di Riau, Jokowi Soroti Kinerja Pemerintah Daerah dan Akan Tindak Tegas Pelaku

Mulai dari foto ular piton yang terbakar, hingga foto-foto orang utan yang kehilangan tempat tinggalnya.

Menanggapi hal tersebut, koalisi lembaga swadaya masyarakat (LSM) lingkungan hidup dan hak asasi manusia (HAM) mengirimkan surat terbuka kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Dilansir TribunTernate.com dari Kompas.com, LSM tersebut terdiri dari Walhi, Konsorsium Pembaruan Agraris (KPA), Greenpeace Indonesia, YLBHI, dan solidaritas perempuan.

• Anak-anak hingga Ibu Menyusui Jadi Korban Asap Karhutla Riau, Keluhkan Sesak Napas dan Demam

"Kami menilai bahwa kabut asap ini bukan lagi kejahatan biasa, melainkan sebuah kejahatan ekosida dan dan kejahatan lintas batas dengan dampak yang meluas, jangka panjang, dan tingkat keparahan yang tinggi. Maka, kami melayangkan surat terbuka dan desakan kepada Presiden Jokowi soal karhutla ini," ujar Dewan Eksekutif Nasional Walhi, Khalisah Khalid, dalam konferensi persnya di kantor Walhi, Jakarta, Senin (16/9/2019).

Dalam surat terbuka itu, ada 10 desakan kepada Presiden Jokowi, yakni:

1. Pemerintah agar segera mengambil langkah tanggap darurat dengan menurunkan tenaga medis dan memastikan semua layanan kesehatan bagi warga yang terdampak kabut asap.

2. Membangun sistem respons cepat untuk penanganan karhutla, termasuk evakuasi masyarakat, terutama perempuan, anak-anak, dan lansia.

• Pimpinan KPK Serahkan Mandat ke Presiden, Gagasan Apa yang Diusung Jokowi?

3. Memastikan jaminan pemenuhan terhadap hak-hak dasar warga negara, sebagaimana yang tercantum dalam Undang-undang, khususnya pasal 28 A.

4. Membatalkan peninjauan kembali (PK) atas putusan Mahkamah Agung (MA) dengan nomor perkara 3555 K/PDT/2018 yang diketok pada 16 Juli 2019, dan segera melaksanakan seluruh putusan MA terkait karhutla di Kalimantan.

5. Pemerintah diminta menghentikan pernyataan yang berisi tuduhan yang mengambinghitamkan masyarakat adat atau peladang atas karhutla demi melindungi korporasi.

6. Melakukan evaluasi menyeluruh secara strategis terhadap kementerian/lembaga terkait, yang bertanggung jawab akan karhutla.

• Pengamat Politik Ungkap 3 Kriteria Ideal yang Harus Dipenuhi Calon Menteri Jokowi, Apa Saja?

7. Melakukan evaluasi izin, audit lingkungan, serta pencabutan izin konsesi pada korporasi yang lahannya terbakar atau ditemukan titik api.

8. Segera mengesahkan UU tentang Masyarakat Adat yang memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap hak masyarakat adat, termasuk melindungi kearifan dan praktik-praktik pengelolaan SDA yang dimiliki oleh masyarakat adat.

9. Segera melakukan pemulihan lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi yang berkeadilan bagi masyarakat terdampak karhutla.

10. Membangun kerja sama antar daerah/wilayah untuk penanganan karhutla dan lahan gambut.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendarat di Pangkalan TNI AU Roesmin Nurjadin, Pekanbaru, Riau pada Senin (16/9/2019) petang.

Tiba di Riau, Jokowi langsung mengadakan rapat terbatas untuk membahas masalah mengenai kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Melansir dari TribunPekanbaru, turut hadir menemani Jokowi beberapa menteri di antaranya Menkopolhukam Wiranto, Mendiknas Muhajir Efendi, Menteri LHK Siti Nurbaya, Menteri PUPR Basuki Hadimunjono, Menteri Kesehatan Nila Moeloek, dan Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita.

Kapolri, Panglima TNI, Kepala BNPB, BMKG hingga pejabat daerah setempat juga turut hadir dalam pertemuan tersebut.

Dalam rapat terbatas tersebut, Presiden Jokowi menyoroti kinerja stakeholder setempat yang dianggap lamban dan tak melakukan pencegahan karhutla.

Jokowi menyoroti kinerja sistem di pemerintahan daerah mulai dari Kepolisian, TNI hingga stakeholder lainnya belum optimal.

"Kita tahu gubenur punya perangkat sampai ke bawah, mulai bupati, walikota sampai camat dan kepala desa. Kemudian Pangdam juga begitu, punya perangkat Danrem, Dandim, Koramil, Babinsa,"

"Kapolda juga punya perangkat, mulai dari Kapolres, kapolsek sampai babinkantibmas, semuanya ada, belum lagi yang di BNPB, kehutanan, kita punya semua, tapi perangkat-perangkat ini tidak diaktifkan secara baik," ucap Jokowi.

(TribunTernate.com/Sri Handayani, Kompas.com)