Politikus PSI William Aditya Sebut Anies Baswedan Gubernur Amatir, Ketua TGUPP Jakarta Tak Terima?

TRIBUNTERNATE.COM - Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PSI, William Aditya Sarana terang-terangan menyebut Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan amatir.

Sebagaimana diketahui, anggota DPRD termuda DKI Jakarta itu merupakan sosok pertama yang mempertanyakan masalah anggaran lem Aibon di APBD DKI Jakarta yang bernilai fantastis.

Pernyataannya tersebut diungkapkan William saat menjadi bintang tamu di program acara Mata Najwa pada Rabu (6/11/2019).

Pria berusia 23 tahun itu menyampaikan dua kritiknya pada Anies Baswedan.

"Ada dua poin yang ingin saya sampaikan. Yang pertama saya ingin menyatakan bahwa Pak Gubernur Anies Baswedan ini adalah gubernur yang amatiran. Yang kedua, Pak Gubernur Anies Baswedan ini adalah gubernur yang alergi terhadap transparasi," ungkap William, seperti dilansir TribunTernate.com dari unggahan di kanal YouTube Najwa Shihab.

• Ramai Anggaran Fantastis APBD DKI 2020, Ernest Prakasa: Enggak Rela Pajak Gue Buat Beli Lem Aibon

William pun menjelaskan alasannya kepada ia menyebut Anies Baswedan sebagai gubernur amatir.

"Kenapa saya menyebut pak gubernur Anies Baswedan ini amatiran, karena beliau tidak paham dengan proses penganggaran dengan baik."

"Karena di DPRD pada bulan Juli itu kami diberikan KUA-PPAS (Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara) itu Rp 95 triliun," imbuhnya.

Lalu, anggaran sebesar Rp 95 triliun itu tiba-tiba berkurang menjadi Rp 89 triliun.

"Jadi ada kurang Rp 6 triliun," katanya.

William mengaku anggota DPRD DKI Jakarta harus kembali mengecek anggaran karena diberi 'barang mentah' oleh Anies Baswedan.

"Jadi Pak Anies Baswedan ini memberikan barang mentah kepada DPRD. Jadi DPRD yang harusnya diselesaikan di eksekutif tiba-tiba ke DPRD, kita bersih-bersih lagi."

"Kami baru tahu ada pengurangan Rp 89 triliun itu dan tidak ada postur pembelanjaannya, hanya pendapatannya saja," terangnya.

• Anggaran Lem Aibon Rp 82,8 Miliar Viral, PSI Pertanyakan, Data di Situs APBD Jakarta Hilang

Selanjutnya, William menjelaskan alasannya menyebut Anies Baswedan alergi terhadap transparansi.

"Yang kedua, kenapa saya bilang alergi terhadap transparansi. karena dokumen APBD 2020 ini sudah diupload ke website. RKPD dan KUA-PPAS."

"Terakhir, saya ingin menyatakan bahwa sebenarnya PNS ASN ini sudah memiliki niat untuk transparan tapi Pak Gubernur Anies Baswedannya aja nih yang enggak mau," ujar William.

Ia lalu mengancam Anies Baswedan agar segera mengunggah dokumen RAPBD 2020.

"Jadi saya mengultimatum nih. Paling telat pada 11 November 2019 Gubernur Anies Baswedan segera mengunggah dokumen perencanaan APBD 2020 ke website apbd.jakarta.go.id," tambahnya.

• Viral Anggaran Pulpen Capai Rp 124 Miliar, Begini Tanggapan Sudin Pendidikan Jakarta Timur

Ketua TGUPP DKI Jakarta Amin Subekti yang mewakili Anies Baswedan dalam acara Mata Najwa lantas menanggapi pernyataan dari William.

Amin Subekti membantah tudingan William yang menyebut Anies Baswedan adalah gubernur amatir.

Ia justru menyebut Anies sebagai gubernur profesional.

Ia pun mengingatkan publik agar mempelajari lebih dalam mengenai anggaran.

"Saya kira orang harus mengerti dulu apa yang disebut anggaran." 

"Anggaran adalah produk bersama antara eksekutif dan legislatif. Kalau sampai disebut dengan kesepakatan KUA-PPAS ditandatangani bersama eksekutif dengan legislatif itu sebenarnya baru merupakan produknya eksekutif," jelas Amin Subekti.

• Berseteru Soal Sistem E-Budgeting, Ini Beda Transparasi Anggaran Ahok dan Anies Baswedan

Ia mengungkap akan segera mengunggah dokumen tersebut jika prosesnya telah rampung.

"Jadi sebenarnya kita ingin menghargai proses dalam hal ini. Bahwa proses itu sedang berjalan sampai dengan anggaran itu selesai ketika nanti ada kesepakatan di antara legislatif dan eksekutif."

"Jadi tentu jika itu terjadi kita akan lakukan publish. Nah, sekarang pembahasan sedang berlangsung," tambahnya.

Lebih lanjut, Amin Subekti menanggapi pernyataan William yang menyebut anggaran berkurang Rp 6 triliun.

"Sebenarnya pada 26 September kita menerima surat dari Kementerian Keuangan tentang proyeksi pendapatan transfer daerah yang tidak sesuai yang dianggarkan di awal. Jadi ini sesuatu yang normal aja karena memang anggaran yang disusun itu kita sampaikan tanggal 11 Juli 2019."

"Tapi kemudian Kementerian Keuangan mengatakan komponen pendapatan kita ada dua, dari PAD (Pendapatan Asli Daerah) dan dari dana transfer daerah karena dana transfer daerah sudah mendapatkan angka finalnya. Mau tidak mau kita harus melakukan adjustment terhadap hal itu," terang Amin Subekti.

• Ahok Sebut Anies Baswedan Terlalu Over Smart

Tak hanya menerangkan tentang jumlah anggaran yang berkurang, Amin Subekti juga dengan tegas menyebut Anies Baswedan sebagai gubernur yang profesional.

"Justru itu adalah profesional, mana ada orang bisa memprediksikan anggaran detik per detik, Juli dengan sekarang persis sama," kata Amin.

Video Mata Najwa - Buka-bukaan Anggaran:

(TribunTernate.com/Rohmana Kurniandari)