Viral Wanita Nangis Minta Tolong Jokowi, Tanahnya Dihargai Rp 18 Ribu, Ini Kata Kementerian ATR/BPN

TRIBUNTERNATE.COM - Media sosial diramaikan adanya video seorang wanita yang menangis di tengah kebun kelapa sawit, saat petugas mengeksekusi lahan miliknya.

Dalam video berdurasi 2 menit 22 detik tersebut, terlihat seorang ibu menangis dan meminta pertolongan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Dia mengatakan, harga tanahnya hanya dihargai Rp 18.000 per meter persegi.

Atas beredarnya video tersebut, Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Yulia Jaya Nirmawati memberikan penjelasan melalui keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Kamis (5/12/2019).

Yulia menuturkan, video viral tersebut terjadi di Kampung Kandis, Kabupaten Siak, Provinsi Riau.

Peristiwa itu terjadi saat pembebasan tanah untuk Tol Pekanbaru-Dumai.

" Pengadaan tanah jalan tol menggunakan mekanisme Pengadaan Tanah untuk Pembangunan bagi Kepentingan Umum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum dan peraturan pelaksanannya," tutur Yulia.

Dia menjelaskan, sebelumnya telah diadalan tahapan pengumuman berupa daftar nominatif dan Peta Bidang Tanah (PBT) pada 20 September 2016 selama 14 hari kerja.

"Pada masa pengumuman tersebut, tidak ada keberatan dari masyarakat," kata Yulia.

Kemudian, tahapan ini dilanjutkan dengan musyawarah. Dalam tahap ini, empat pemilik bidang tanah menolak harga ganti rugi yang ditawarkan.

Mereka kemudian mengajukan gugatan keberatan atas harga yang ditetapkan ke Pengadilan Negeri Siak.

Pengadilan kemudian memutuskan hanti rugi lahan yang semula Rp 18.000 per meter persegi naik menjadi Rp 150.000 per meter persegi.

Yulia menambahkan, atas putusan tersebut, pihak Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pelaksana Pengadaan Tanah (P2T) selaku tergugat melakukan upaya hukum (kasasi) ke Mahkamah Agung (MA).

MA lalu memutuskan, harga bidang tanah tersebut kembali kepada hasil penilaian Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP), yakni sebesar Rp 18.000 per meter persegi.

"Berdasarkan putusan Mahkamah Agung yang telah incracht tersebut, maka P2T menerbitkan pemutusan hubungan hukum dan telah disampaikan kepada yang bersangkutan," kata Yulia.