Halmahera Timur
Halmahera Timur Berbenah Menuju Transformasi Kemajuan

Dari Stiker hingga Malu Dicap Miskin, Ini 4 Fakta 1.982 Penerima PKH di Jombang Mundur

Ribuan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kabupaten Jombang, Jawa Timur memilih untuk mengundurkan diri dalam kepesertaan Program Keluarga Harapan.

Editor: Sansul Sardi
Tribun Jateng
Petugas menunjukkan label Keluarga Miskin di rumah KPM PKH di Kecamatan Pamotan, Rembang, Jawa Tengah 

TRIBUNTERNATE.COM - Belakangan ini publik dibuat penasaran dengan adanya ribuan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kabupaten Jombang, Jawa Timur memilih untuk mengundurkan diri.

Adapun ribuan KPM tersebut ternyata mengundurkan diri dalam kepesertaan Program Keluarga Harapan (PKH).

Hal itu disebabkan, karena adanya program labelisasi yang dipasang pemerintah di setiap rumah warga penerima bantuan.

Kepala Dinas Sosial Pemkab Jombang Mochammad Sholeh mengatakan, warga yang mundur dari kepesertaan PKH tersebut sedang dalam proses pendataan untuk dilaporkan ke kementerian Sosial.

Mereka memilih mundur, karena merasa malu dengan adanya program labelisasi tersebut.

Berikut fakta selengkapnya :

1. Ribuan penerima PKH mundur

Dari data Dinas Sosial Pemerintah Kabupaten Jombang, jumlah yang mengundurkan diri dari PKH ada sebanyak 1.982 KPM.

Pengunduran diri dari peserta penerima PKH itu, diduga karena banyak warga malu dengan adanya program labelisasi yang dipasang pemerintah di rumah mereka.

"Laporan yang mundur cukup banyak, sejak pertengahan bulan November ada 1.982 yang mundur," ujar Kepala Dinas Sosial Pemkab Jombang, Mochammad Sholeh kepada Kompas.com, Rabu (18/12/2019).

2. Labelisasi di rumah penerima bantuan

Sholeh mengatakan, banyaknya warga yang mengundurkan diri dari peserta penerima bantuan PKH karena dianggap banyak yang malu dengan adanya labelisasi.

Pasalnya, sejak pertengahan November lalu Pemkab Jombang bekerjasama dengan pemerintah desa melakukan pemasangan label kepada setiap rumah warga yang mendapatkan bantuan PKH.

Labelisasi yang dilakukan, yaitu berupa pemasangan stiker yang bertuliskan sejumlah jenis bantuan, seperti PKH, BPNT, KIS APBN dan KIP.

Stiker itu dipasang di depan rumah warga. Baik di pintu, kaca maupun tembok.

3. Warga menolak

Pada saat program labelisasi dijalankan, Sholeh mengaku banyak warga penerima bantuan menolak.

Kemungkinan banyak warga yang merasa malu, jika rumahnya harus dipasangi dengan stiker yang menyebutkan keluarga penerima bantuan sosial.

Sumber: Kompas.com
Halaman 1/2
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved