TRIBUNTERNATE.COM - Pemerintah membuat sejumlah kebijakan untuk memutus rantai penularan virus corona atau Covid-19. 

Termasuk membebaskan puluhan ribu narapidana melalui program asimilasi dan hak integrasi. 

Adapun warga binaan di Provinsi Maluku Utara yang dibebaskan yakni sebanyak 228 orang. 

Kepala Kanwil Kementerian Hukum dan Ham Maluku Utara, Husni Thamrin mengatakan, pemberian hak asimilasi ini berdasarkan Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19.

• Batal Bebaskan Napi Koruptor, Kemenkumham: Harus Senada dengan Keputusan Presiden Jokowi

Untuk Maluku Utara sendiri, kata dia, warga binaan yang memenuhi syarat mendapatkan hak asimilasi sebanyak 228 orang.

Mereka yang mendapatkan hak asimilasi adalah yang telah menjalani masa tahanan 2/3 hingga 30 Desember 2020.

Selain itu, syaratnya berkelakuan baik selama menjalani masa tahanan.

“Malut hanya dapat sedikit. Kapasitas lapas dan rutan di Malut kan tidak over kapasitas. Jumlah ruang tahanan sebanyak 1.477, sedangkan napi yang mengisi sebanyak 1.257 narapidana. Jadi, masih lebih banyak orangnya daripada kamarnya,” kata Husni, kepada Kompas.com, di kantor Kanwil Kemenkumham Malut, Jumat (3/4/2020).

“Harapan kami setelah para warga binaan ini kembali ke masyarakat, dapat berprilaku seperti manusia biasa dan mengikuti aturan,” kata dia.

Senada disampaikan Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham Malut, Muji Raharjo, bahwa pemberian hak asimilasi ini untuk kemanusiaan dalam rangka pencegahan penularan Covid-19.

• Soal Napi Koruptor, Najwa Shihab Ucap Terimakasih ke Jokowi hingga Titip Pesan Ini ke Yasonna Laoly