Jika DKI Diberlakukan 'Lockdown', Jokowi: Butuh Anggaran Rp 550 Miliar Per Hari

Karena setiap hari saya selalu ada briefing kertas yang di situ diinformasikan mengenai negara yang a,b,c melakukan apa, hasilnya apa.

Kemudian di sana kasus positif berapa, yang meninggal berapa. Itu ada," tutur Jokowi.

"Jadi dalam memutuskan setiap negara itu beda-beda. Karena karakternya beda, tingkat kesejahteraannya beda, tingkat pendidikan berbeda, tingkat kedisiplinan berbeda, geografis berbeda, kemampuan fiskal berbeda.

Enggak bisa kita disuruh meniru negara lain," lanjut Presiden.

Seperti diketahui, pemerintah lebih memilih menerapkan PSBB dibandingkan opsi karantina wilayah dalam menangani wabah virus corona.

• UPDATE Sebaran Virus Corona di Indonesia Rabu (22/4/2020): 8 Kasus Baru di Malut, Total 12 Orang

• Pemudik Ini Nekat Bunuh Diri Minum Cairan Deterjen Gegara Kecewa Ditolak Istrinya yang Takut Corona

Merujuk pada Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan diatur berbagai cara dalam penerapan karantina kesehatan antara lain isolasi, karantina rumah sakit, karantina wilayah, dan PSBB.

Dari sisi anggaran, untuk karantina rumah sakit dan karantina wilayah, kebutuhan dasar seperti kebutuhan makan yang berada di dalam zona karantina tersebut menjadi tanggung jawab pemerintah (APBN).

Pasal 55 ayat (1) yang menyatakan, selama dalam karantina wilayah, kebutuhan hidup dasar orang dan makanan hewan ternak yang berada di wilayah karantina menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat.

Sementara dalam penerapan PSBB, pada pasal 59, tidak dicantumkan pemenuhan kebutuhan dasar, baik manusia maupun ternak di zona karantina. (Kompas.com/Rakhmat Nur Hakim)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Jokowi Ungkap Anggaran untuk "Lockdown" Jakarta, Rp 550 Miliar per Hari"