Kemendikbud Siapkan Rp 7,2 T untuk Subsidi Kuota Internet Bagi Siswa, Guru, Mahasiswa dan Dosen

TRIBUNTERNATE.COM - Kabar membahagiakan datang untuk para pelajar di Indonesia.

Sebab Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ( Kemendikbud) mengalokasikan dana sebesar Rp 7,2 triliun untuk subsidi kuota internet.

Subsidi kuota internet tersebut diberikan untuk siswa, guru, mahasiswa dan dosen selama empat bulan ke depan, terhitung dari bulan September hingga Desember 2020.

Rencananya, siswa akan mendapat 35 GB/bulan, guru akan mendapat 42 GB/bulan, mahasiswa dan dosen 50 GB/bulan.

• Dapat Gaji ke-13 hingga Tunjangan Pulsa Rp 200 Ribu per Bulan, Ini Sederet Keuntungan Jadi PNS

• Sri Mulyani Sebut Pemerintah Tengah Godok Rencana Beri Ponsel dan Pulsa untuk Pelajar, Ini Syaratnya

Selain itu, Kemendikbud juga mengalokasikan dana sebesar Rp 1,7 triliun untuk para penerima tunjangan profesi guru dan tenaga kependidikan, dosen, serta guru besar.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim mengatakan, upaya ini dilakukan atas masukan masyarakat yang mayoritas terkendala pulsa kuota internet dalam mengakses pembelajaran jarak jauh ( PJJ).

“Pulsa ini adalah (masalah) nomor satu,” papar Nadiem di ruang rapat Komisi X DPR RI, seperti dilansir laman Kemendikbud, Kamis (27/8/2020).

Anggaran kuota dari dana POP

Sumber anggaran berasal tersebut, lanjut Nadiem, berasal dari optimalisasi anggaran Kemendikbud serta dukungan anggaran Bagian Anggaran dan Bendahara Umum Negara (BA BUN) 2020 dengan total anggaran sebesar Rp 8,9 triliun.

Untuk subsidi kuota guru akan dibiayai melalui realokasi anggaran Program Organisasi Penggerak yang diundur pelaksanaannya ke tahun 2021.

Bantuan lainnya yaitu BOS Afirmasi dan BOS Kinerja untuk 56.115 sekolah swasta dan negeri yang paling membutuhkan diperkirakan sampai di rekening sekolah di akhir Agustus 2020.

“Rp 3,2 T dialokasikan untuk dana BOS Afirmasi dan Kinerja yang akan disalurkan ke 31.416 desa/kelurahan yang berada di daerah khusus,” papar Nadiem.

Dijelaskan, merujuk pada Permendikbud Nomor 23 tahun 2020 serta Kepmendikbud Nomor 580 dan 581 Tahun 2020, kriteria daerah yang mendapatkan BOS Afirmasi dan Kinerja adalah:

1. Terpencil atau terbelakang.
2. Kondisi masyarakat adat yang terpencil.
3. Perbatasan dengan negara lain, (4). Terkena bencana COVID-19, bencana alam, bencana sosial, atau daerah yang berada dalam keadaan darurat lain.

Selanjutnya, kriteria sekolah yang mendapatkan dana BOS Afirmasi dan Kinerja berdasarkan Permendikbud Nomor 24 tahun 2020 dan Kepmendikbud Nomor 746/P/2020 adalah:

1. Sekolah dengan proporsi siswa dari keluarga miskin yang lebih besar.
2. Sekolah yang menerima dana BOS Reguler lebih rendah.
3. Sekolah yang memiliki proporsi guru tidak tetap yang lebih besar.

Perwakilan dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Sofyan Tan mengapresiasi kebijakan Kemendikbud yang telah diambil secara responsif menyikapi perkembangan situasi pandemi Covid-19.

Terkait kebijakan penambahan anggaran sebesar Rp 7,2 triliun untuk pengadaan kuota internet, ia menilai tepat karena dampaknya akan langsung terasa bagi masyarakat.

“Artinya Menteri mendengar keluhan orang tua, guru, dan siswa,” ucapnya.

Sementara itu, anggota fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Illiza Sa'aduddin Djamal menyampaikan rasa syukurnya karena dana Program Indonesia Pintar (PIP) tahun ini cair lebih cepat.

“Dari hasil reses kemarin, cairnya PIP lebih cepat. Hal ini dapat membantu siswa-siswa di Indonesia menghadapi masa krisis, proses pencairannya juga lancar dan hampir tidak ada kendala,” ungkapnya.

Nadiem: Saya Apresiasi Ibu Menkeu

• Pemerintah Perbolehkan Zona Kuning Gelar Belajar Tatap Muka, Total 163 Daerah, Ini Kata Mendikbud

• Gandeng Telkomsel, Kemendikbud Siapkan Paket Internet Murah untuk Dukung Pembelajaran Jarak Jauh

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim mengatakan, Kemendikbud terus berupaya untuk mendapatkan anggaran tambahan guna mendukung program Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ), yang diterapkan selama masa pandemi Covid-19.

Nadiem mengatakan, atas upaya tim Kemendikbud dan kemudian disetujui Menteri Keuangan Sri Mulyani, anggaran sebesar Rp 9 triliun untuk kuota internet dapat segera dicairkan.

"Dengan senang hati saya mengumumkan hari ini. Kami mendapat persetujuan anggaran Rp 9 triliun untuk tahun ini," kata Nadiem dalam rapat kerja dengan Komisi X di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (27/8/2020).

"Alhamdulillah janji saya pulsa tercapai. Tim kemendikbud saya apresiasi, terutama Ibu Menkeu. Eselon 1 Kemenkeu yang telah bekerja keras mengamankan anggaran ini dari dana cadangan kita," sambungnya.

Nadiem mengatakan, anggaran kuota internet sebesar Rp 9 triliun itu akan diberikan untuk siswa, guru, mahasiswa dan dosen selama tiga sampai empat bulan ke depan.

"Ini yang akan kami kerahkan untuk pulsa atau kuota data bagi siswa, guru, mahasiswa, dosen selama tiga empat bulan ke depan. Ini kami akselerasi secepat mungkin biar bisa cair," ujarnya.

Awalnya, dalam rapat kerja ini, Ketua Komisi X Syaiful Huda meminta, Nadiem untuk menjelaskan terkait ketersediaan kuota internet untuk mendukung pembelajaran jarak jauh (PJJ).

"Isu PJJ ini menyangkut soal ketersedian kuota smartphone, kurikulum adaptif atau darurat yang sudah dikeluarkan Mendikbud. Kami juga sudah membentuk panja PJJ," kata Syaiful.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Kemendikbud Anggarkan Rp 7,2 T Sediakan Kuota untuk Siswa dan Guru"
Penulis : Ayunda Pininta Kasih
Editor : Ayunda Pininta Kasih

dan di Kompas.com dengan judul "Nadiem soal Subsidi Kuota Internet Rp 9 Triliun: Saya Apresiasi Ibu Menkeu"
Penulis : Haryanti Puspa Sari
Editor : Krisiandi