Anies dan Menteri Jokowi Beda Pendapat Soal PSBB, Yunarto: Saya Sepakat Ada Pengetatan, Tapi . . .

Di mana kewenangan tersebut berada di tangan Pemerintah Provinsi.

Hal itu diungkapkan Yunarto melalui akun Twitter miliknya, @yunartowijaya, Jumat (11/9/2020).

"Mana yg harus diikuti oleh kita dlm beda pendapat antara Menteri Perekonomian & Gub DKI terkait Wfh?

Sbg warga negara ya ikuti yg punya otoritas dlm pemberlakuan PSBB..

Aturan yg saya tangkep kewenangan ada di pemprov..

Yuk jd WN yg konsekuen terlepas setuju/gak...," tulis Yunarto Wijaya. 

Yunarto menilai bahwa saat ini Anies menyadari bahwa ia telah gagal dalam penanganan kasus corona.

Jika memang demikian maka ini merupakan bentuk kesadaran Anies untuk melakukan progres yang lebih baik.

"Ketika ada kepala daerah tarik rem darurat ya berarti dia sadar telah gagal...

Hal positif kalo ini adalah bentuk kesadaran buat progress lbh baik, jadi sampah kalo cuma dijadikan panggung buat nampang n tampil sekedar beda...," tulisnya kembali. 

Terkait kebijakan Pemprov DKI Jakarta kembali menerapkan PSBB, Yunarto mengaku percaya dengan data-data yang disampaikan Anies Baswedan.

Ia juga mengaku sepakat dengan adanya pengetatan, sebab penambahan kasus Covid-19 di DKI Jakarta terus saja meningkat dari hari ke hari.

Kendati demikian, Yunarto menyebut ada beberapa catatan kritis terkait kebijakan tersebut. 

"Terkait dgn kebijakan dki, saya pribadi percaya dengan data-data yg dibacakan @aniesbaswedan pada saat konpers, tanpa itupun kita tau byk data berseliweran di socmed & media kenaikan angka di jkt mengkhawatirkan..

Saya sepakat perlu ada pengetatan.. Tapi ada catatan kritis," ujar Yunarto.