Breaking News:

Anies dan Menteri Jokowi Beda Pendapat Soal PSBB, Yunarto: Saya Sepakat Ada Pengetatan, Tapi . . .

Direktur Charta Politika, Yunarto Wijaya menyoroti perbedaan pendapat soal Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di DKI Jakarta.

Penulis: Rohmana Kurniandari | Editor: Rohmana Kurniandari
Tribunnews.com/Reza Deni Saputra
Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia, Yunarto Wijaya saat melakukan sesi wawancara di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. 

Airlangga Hartarto mengatakan bahwa tak semua pekerja bisa melakukan pekerjaan dari rumah.

Ia merasa seharusnya 50 persen perkantoran tetap beroperasi.

"Namun kami sudah menyampaikan sebagian besar kegiatan kantoran itu fleksibel working sekitar 50 persen di rumah dan 50 persen di kantor dan 11 sektor tetap terbuka karena DKI sebetulnya melakukan PSBB secara penuh," kata Airlangga dalam acara Rakornas KADIN Indonesia yang disiarkan secara virtual, Kamis (10/9/2020).

Perbedaan pendapat tentang penerapan PSBB itu mendapat sorotan dari Yunarto Wijaya.

Menurut Yunarto, masyarakat sebaiknya mengikuti pihak yang memiliki otoritas untuk melalukan PSBB.

Di mana kewenangan tersebut berada di tangan Pemerintah Provinsi.

Hal itu diungkapkan Yunarto melalui akun Twitter miliknya, @yunartowijaya, Jumat (11/9/2020).

"Mana yg harus diikuti oleh kita dlm beda pendapat antara Menteri Perekonomian & Gub DKI terkait Wfh?

Sbg warga negara ya ikuti yg punya otoritas dlm pemberlakuan PSBB..

Aturan yg saya tangkep kewenangan ada di pemprov..

Halaman
1234
Sumber: Tribun Ternate
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved