Begini Kabar Terbaru Achmad Yurianto setelah Tak Jadi Jubir, Sebut Dirinya Perawat Data Covid-19
Achmad Yurianto pernah menjadi juru bicara Gugus Tugas Covid-19. Kini tugasnya digantikan Prof Wiku Bakti Bawono Adisasmito.
TRIBUNTERNATE.COM - Simak kabar terbaru Achmad Yurianto, Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Kementerian Kesehatan (Ditjen P2P Kemenkes).
Achmad Yurianto pernah menjadi juru bicara Gugus Tugas Covid-19. Kini tugasnya digantikan Prof Wiku Bakti Bawono Adisasmito.
Namun demikian, bukan berarti pria yang akrab disapa Yuri ini bebas dari tugasnya menangani covid-19 di Indonesia.
Yuri mengaku belum pulang semalam.
Di atas meja di Ruang Kerjanya di Kantor Kementerian Kesehatan, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (9/11/2020), berserakan kertas, data-data perkembangan Covid-19 di Indonesia.
Yuri menyebut dirinya sebagai, perawat data covid-19.
"Perawat datanya covid. Saya tidur di sini semalam," ujar Yurianto kepada Tribun Network.
Yuri memaparkan apa saja yang telah dilakukan pemerintah dalam menangani Covid-19.
• Tugas Baru Achmad Yurianto dari Jokowi, Masih Akrabi Data Covid-19?
• Cerita Dibalik Busana Batik Achmad Yurianto hingga Masker Buatan Sang Istri yang Jadi Sorotan Publik

Berikut wawancara Tribun Network bersama Achmad Yurianto:
Upaya paling signifikan yang sudah dilakukan untuk menangani pandemi Covid-19?
Pertengahan Desember 2019 WHO sudah memperingatkan ke seluruh dunia, public health emergency.
Jadi ini darurat kesehatan masyarakat, saat itu seluruh dunia diminta memberikan perhatian terhadap Covid-19.
Public health emergency oleh international concern harus memberikan perhatian karena sangat berpotensi untuk menyebar dengan cepat bahkan bisa menjadi pandemi, dan peringatan itu terbukti.
Di Indonesia pun, kita waktu itu merespons dengan cara satu segera lakukan penguatan, pengawasan, di pintu masuk negara.
Saat itu langkah ini kita lakukan karena lotus awalnya tidak di Indonesia, dari China. Artinya tidak mungkin masuk sendiri tanpa melalui pintu masuk.

Di aspek kebijakan sudah dikatakan bahwa ini adalah kedaruratan kesehatan masyarakat.