Halmahera Timur
Halmahera Timur Berbenah Menuju Transformasi Kemajuan

Ini Upaya Pemprov Maluku Ketika Angka Stunting di Maluku Dinilai Masih Tinggi

Setidaknya lima kabupaten / kota di Maluku dianggap memiliki prevalensi stunting yang cukup tinggi

Editor: Sansul Sardi
(Foto : istimewa)
Pertemuan Koordinasi Terpadu Percepatan Penurunan Stunting dan Gizi Buruk di Aula Kantor Bupati Kabupaten Maluku Tenggara (Malra), Selasa (27/10/2020), dihadiri Gubernur Maluku Murad Ismail dan Duta Parenting, Widya Murad Ismail 

TRIBUNTERNATE.COM - Pemerintah Provinsi Maluku terus berupaya menurunkan presentasi stunting. 

Hal ini dilakukan lantaran angka stunting di Maluku dianggap masih tinggi.

Setidaknya lima kabupaten / kota di Maluku dianggap memiliki prevalensi stunting yang cukup tinggi.

Diantaranya Maluku Tengah, Kabupaten Buru, Maluku Tenggara, Maluku Barat Daya dan Kepulauan Aru. 

Di Maluku Tenggara misalnya pada tahun 2018 angka prevalensi stunting tercatat 30,01 persen.

Baca juga: Ini Tiga Pesan Gubernur Maluku Murad Ismail Ketika Buka Kongres AMGPM ke-29

Baca juga: Kantor Gubernur Maluku Kembali Disterilkan Akibat Hasil Positif Tes Swab Massal Pegawai Terbanyak

Tahun 2019 turun menjadi 27,01 persen. Selanjutnya data per bulan Juni Tahun 2020, turun lagi menjadi 23,82 persen. 

Hal ini diungkap Bupati Maluku Tenggara Muhammad Thaher Hanubun dalam pertemuan Koordinasi Terpadu Percepatan Penurunan Stunting dan Gizi Buruk di Aula Kantor Bupati Kabupaten Maluku Tenggara (Malra), Selasa (27/10/2020). 

Menurut Hanubun,  hal ini sejalan dengan tingkat kemiskinan di Kabupaten Maluku Tenggara, yang dalam periode tersebut, juga mengalami penurunan yakni 23,27 persen di Tahun 2018 turun menjadi 22,75 persen di tahun 2019. 

Ini jelas menggambarkan korelasi antara tingkat kemiskinan dengan stunting di Kabupaten Maluku Tenggara.

"Meskipun Tren kedua indikator tersebut semakin menurun, namun angka prevalensi stunting sebesar 23,82 persen tentu masih cukup tinggi. Untuk itu, perhatian, dukungan dan kerja sama, guna menurunkan angka prevalensi tersebut masih diperlukan dan harus lebih ditingkatkan lagi, ‘’ujar Hanubun.

Karena itu berbagai program kini dilakukan pemerintah, "Program pencegahan stunting merupakan bagian dari upaya untuk memberikan perlindungan anak. Terkait dengan itu, Pemprov Maluku telah membentuk Kabupaten/Kota Layak Anak.

Baca juga: Daftar 25 Daerah di Indonesia yang Masih Nol Kasus Covid-19, Ada Taliabu di Maluku Utara

Baca juga: Polairud Polda Maluku Gagalkan Penyelundupan 5 Ton Sopi yang Akan Dikirim ke Papua Barat

Dimana telah terbentuk di Kota Ambon, Kabupaten Buru dan Maluku Tenggara," kata Gubernur Maluku Murad Ismail saat menghadiri pertemuan ini. 

Gubernur manjelaskan, percepatan pencegahan stunting di Maluku telah diarahkan pada beberapa pilar yakni  komitmen dan visi kepemimpinan, kampanye dan komunikasi perubahan perilaku, konvergensi koordinasi dan konsultasi program pusat daerah dan desa serta Ketahanan Pangan dan Gizi.

Pilar-pilar ini, kata Murad,  telah dilaksanakan Pemprov Maluku yang didukung juga oleh komitmen dan kerja keras dari Duta Parenting Maluku, Widya Murad Ismail yang telah melakukan berbagai kunjungan kabupaten/kota. 

"Saya berharap dengan kehadiran Pemkab Maluku Tenggara sebagai Kabupaten Layak Anak dapat berdampak bagi upaya percepatan pencegahan Stunting di Maluku," kata Murad.

Halaman
12
Sumber: Tribun Ambon
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved