Staf Tenaga Ahli Wakil Ketua MPR Rahma Sarita Dianggap Lecehkan Pancasila, Ini Pembelaan Dirinya

TRIBUNTERNATE.COM - Staf Tenaga Ahli Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat, Rahma Sarita, dipecat dari posisinya karena dianggap melecehkan Pancasila.

Surat pemecatan itu sudah disampaikan ke Sekretariat MPR tertanggal 13 Desember 2020.

Surat resmi dengan nomor 003/LM/MPRRI/XII/2020 itu, menyatakan bahwa Rahma  dianggap tidak menjalankan tugasnya.

Lestari adalah politisi Nasdem, sementara Rahma pernah menjadi wartawan di Metro TV, yang dimiliki oleh Surya paloh, Ketua Umum Nasdem. 

Bahkan, Rahma sendiri pernah mencalonkan diri sebagai calon anggota DPR dari Nasdem. 

"Dengan ini memberhentikan Staf Tenaga Ahli atas nama Rahma Sarita, SH, dengan alasan tidak melakukan tanggung jawab sebagai Tenaga Ahli Wakil Ketua MPR RI," isi surat Lestari yang ditujukan sebagai pemberitahuan kepada Sekretariat MPR.

Baca juga: Imbau FPI Tak Demo di Istana Negara, MUI: Sangat Berisiko Terhadap Penyebaran Covid-19

Baca juga: Pria Ini Nekat Renang Seberangi Laut Jawa Pakai Galon, Beruntung Berhasil Selamat, Ini Kronologinya

Baca juga: Kesal Antre Sejam Stempel Tes Swab, Hotman Paris Semprot Pimpinan Bandara Soetta: Kasihan Ini Rakyat

Baca juga: Karni Ilyas Blak-blakan soal Berhentinya Tayangan ILC, Sebut Cuti Sementara hingga Rencana ke Depan

Pada intinya, Rahma dianggap tidak punya kesamaan dengan kebijakan MPR.

"Ketidaksesuaian dengan UU 24 tahun 2009 mengenai Lambang Negara dan tidak menjalankan kebijakan MPR dalam menjaga dan menyosialisasikan Empat Konsensus Kebangsaan," lanjut surat tersebut.

Pemecatan tersebut diduga lantaran postingan yang sempat diunggah oleh mantan host TV itu, terkait dengan pelesetan terhadap lima sila dalam Pancasila. Berikut postingannya:

Pancasila Versi Negara Wakanda:

1. Ketuhanan yg berkebudayaan

2. Kemanusiaan untuk golongan sendiri dan tidak beradab untuk golongan lainnya

3. Perpecahan Wakanda

4. Kerakyataan yang dipimpin oleh oligarki kekuasaan

5. Ketidakadilan sosial bagi yang berseberangan dengan penguasa