5 Fakta Seputar Kabar Jokowi Reshuffle Kabinet pada Rabu Pon: 9 Kali Diusulkan hingga Tanggapan KSP

TRIBUNTERNATE.COM - Menjelang penghujung tahun 2020, Presiden RI Joko Widodo dikabarkan akan melakukan reshuffle kabinet.

Joko Widodo juga dikenal dengan kebiasaan uniknya, yakni kerap berpatokan dengan penanggalan Jawa untuk melakukan sejumlah keputusan penting, termasuk reshuffle kabinet.

Saat ini, Jokowi diisukan akan menggelar reshuffle kabinet pada Rabu, 23 Desember 2020 di mana hari tersebut merupakan hari Rabu Pon menurut kalender Jawa.

Kabar reshuffle kabinet semakin berhembus setelah dua menteri Kabinet Indonesia Maju terjerat kasus korupsi.

Pertama, Menteri Kelautan dan Perikanan sebelumnya, Edhy Prabowo, yang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap izin ekspor benih lobster. 

Kedua, Menteri Sosial Juliari Peter Batubara ditetapkan menjadi tersangka kasus dugaan suap bansos Covid-19 untuk wilayah Jabodetabek.

Berikut TribunTernate.com merangkum sejumlah fakta seputar kabar reshuffle kabinet dilakukan Jokowi pada hari Rabu Pon:

1. WETON ATAU HARI KELAHIRAN JOKO WIDODO

Diketahui, Rabu Pon adalah weton hari kelahiran Joko Widodo menurut penanggalan Jawa.

Joko Widodo lahir di Surakarta, 21 Juni 1961.

Dalam kepercayaan masyarakat Jawa, weton merupakan hari istimewa yang bisa menjadi dasar untuk menentukan hari baik atau hari keberuntungan seseorang.

2. BEBERAPA KALI RESHUFFLE KABINET PADA RABU PON

Joko Widodo telah melakukan beberapa kali perombakan atau reshuffle kabinet pada hari Rabu Pon.

Reshuffle pada Kabinet Kerja periode 2014-2019 beberapa kali terjadi pada Rabu Pon, tepatnya reshuffle pertama (12/8/2015) dan reshuffle kedua (27/7/2016), dikutip dari Kompas.com.

Sisanya, yakni reshuffle ketiga terjadi pada Rabu Pahing (17/1/2018).

Adapun pengumuman susunan menteri Kabinet Indonesia Maju periode 2019-2024 berlangsung pada Rabu Legi (23/10/2019).

Baca juga: Isu Reshuffle Kabinet, Politikus PKB Sebut Ada Beberapa Orang Muda yang akan Diangkat Jadi Menteri

Baca juga: Video 50 Ribu Paket Bansos Bertuliskan Logo Kemensos RI Viral, Penyelidikan Polisi: Paket Gagal Jual

3. MENCARI WAKTU YANG TEPAT

Pengamat politik Universitas Al Azhar Indonesia (UAI), Ujang Komarudin menyebut, Jokowi sedang melihat waktu yang tepat.

"Soal kepercayaan Jawa. Dia tidak hanya Rabu, tapi Rabu nya Pon. Biasanya orang Jawa seperti itu, sangat kental ke-Jawaannya. Mengikuti penanggalan Jawa. Yang dianggap menurutnya hari yang baik," ujarnya kepada Tribun Network, Sabtu (19/12/2020).

Ujang berpandangan bisa saja ada pergeseran di antar kementerian, tanpa mengurangi 'jatah' partai politik.

Menurut dia, berdasarkan hasil survei Indonesia Political Review, ada beberapa pos kementerian yang kinerjanya kurang baik.

"Terkait kinerja berdasarkan hasil survei kami, ada Kemensos, Kementerian Agama, Kemenkumham, Kemendikbud, dan Kemenparekraf, dan Kemenaker yang dianggap banyak terkena PHK," ucapnya.

Yang pasti, kata Ujang, pos Menteri harus diisi oleh sosok yang berintegritas, memiliki keahlian di bidangnya, dan memiliki penerimaan dari elite politik dan masyarakat.

"Kriteria itu yang penting, untuk setidaknya dua kursi menteri yang saat ini kosong," imbuh Ujang.

4. SEMBILAN KALI DIUSULKAN SEPANJANG 2020

Dalam catatan Tribunnews.com, sepanjang tahun 2020, sudah sembilan kali isu reshuffle kabinet ini mencuat ke permukaan dan selalu ditanggapi Presiden Jokowi atau pihak istana.

Berikut rangkumannya:

1). Januari 2020

Isu reshuffle kabinet mengemuka di awal tahun 2020 menjelang 100 hari pemerintahan Jokowi-Ma'ruf.

Pengamat Politik, Ubaidillah Badrun menanggapi 100 hari kerja Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin.

Menurutnya permasalahan utama dalam 100 hari kerja Jokowi adalah penegakan hukum.

Bahkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasonna Laoly, dinilai sebagai menteri yang layak di-reshuffle dari kabinet.

"Saya kira mungkin jika kita memberikan otoritas pada Presiden untuk melakukan reshuffle kabinet untuk 100 hari kerja ini. Saya kira Menkumham mungkin adalah Menteri yang cukup layak untuk direshuffle," ujarnya dilansir melalui YouTube official iNews (30/1/2020).

Sebelumnya, Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly menjadi sorotan publik karena didemo ribuan warga Tanjung Priok di kantornya Jakarta, Rabu (22/1/2020).

2). Februari 2020

Menyikapi desakan reshuffle kabinet,  Presiden Joko Widodo (Jokowi) angkat bicara soal kabar tersebut.

Jokowi beserta Wakil Presiden Ma'ruf Amin belum memiliki pemikiran untuk melakukan pergantian di jajaran menterinya.

Pernyataan itu ia sampaikan setelah menghadiri Sidang Pleno Istimewa Laporan Mahkamah Agung (MA) Tahun 2019 di Jakarta Convention Center, Rabu (26/2/2020).

“Sampai detik ini saya dan Pak Wapres belum berpikir ke sana. Sudah cukup," ujarnya singkat.

Diketahui, wacana reshuffle Kabinet Indonesia Maju ini mendadak muncul tak lama setelah evaluasi 100 hari kerja pemerintahan Jokowi-Ma'ruf

3). Juni 2020

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyinggung adanya reshuffle alias perombakan kabinet serta pembubaran lembaga negara.

Hal ini dikatakan Jokowi di hadapan para menterinya saat Sidang Kabinet Paripurna, di Istana Negara, Kamis (18/6/2020).

Pernyataan Jokowi ini dilandasi setelah tidak adanya progres signifikan dari kinerja para menteri terkait penanganan Covid-19.

"Bisa saja membubarkan lembaga negara, bisa saja reshuffle. Sudah kepikiran kemana-mana saya," ucap Presiden.

Dalam pidatonya di hadapan para menteri, Jokowi merasa kesal karena tidak ada progres yang signifikan dari kinerja terkait penanganan Covid-19.

4). Juli 2020

Ketua Fraksi PKS DPR Jazuli Juwaini menyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) perlu melakukan tindakan lanjut setelah mengancam perombakan kabinet atau reshuffle.

"Marah itu harus ada tindak lanjut implementasinya, kalau marah-marah doang, kemudian tidak ada tindak lanjut, bisa jadi orang menyimpulkan hanya gimmick, jangan-jangan," kata Jazuli, Jakarta, Jumat (3/7/2020).

Menurut Jazuli, poin yang dipersoalkan Presiden Jokowi kepada menterinya, sebenarnya sejak awal sudah disuarakan PKS di parlemen dalam menangani pandemi Covid-19.

"Jadi kami merasa terwakili oleh Pak Jokowi," ucap Jazuli.

Namun, Jazuli menyebut PKS tidak akan mempersoalkan siapa yang nanti akan diganti atau dipilih, karena hal tersebut merupakan hak prerogatif presiden dalam menentukan pembantunya di tingkat eksekutif.

5). Juli 2020

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno meminta publik tak kembali membahas isu adanya reshuffle kabinet saat ini.

Karena, kata Pratikno, isu itu sudah 'terbantahkan' jika dilihat dari kinerja para menteri kabinet yang terus menunjukkan perubahan secara signifikan.

"Tentunya dengan progress yang bagus ini isu reshuffle tidak relevan sejauh bagus terus. sekarang sudah bagus dan semoga bagus terus," kata Pratikno di Gedung Utama Kantor Mensesneg, Jakarta, Senin (6/7/2020).

Menurut Pratikno, para menteri telah menunjukkan perubahan kinerja pascateguran Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal reshuffle.

6). Agustus 2020

Pengamat komunikasi politik Universitas Paramadina Hendri Satrio mengatakan sentilan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada menterinya untuk yang kedua kalinya bisa jadi adalah kode bahwa reshuffle akan segera dilakukan.

"Ini bisa saja kode-kode dari pak Jokowi bahwa waktu untuk penyegaran kabinet akan segera dilakukan," ujar Hendri, ketika dihubungi Tribunnews.com, Jumat (7/8/2020).

Hendri melihat Jokowi sudah beberapa kali menyampaikan terbuka ke publik terkait titik poin permasalahan kinerja yang dirasanya kurang.

Menurutnya itu akan erat kaitannya dengan posisi menteri-menteri yang akan di-reshuffle.

Meski dia melihat para ketua partai politik yang berada di posisi menteri akan aman.

Baca juga: Boy William Jatuh Sakit, Posisi Host Indonesian Idol Kembali Diisi Daniel Mananta selama Dua Pekan

Baca juga: Dikabarkan Jadi Menteri Agama Pengganti Fachrul Razi, Simak Profil KH Yahya Cholil Staquf

7). Oktober 2020

Isu reshuffle (perombakan) kabinet kembali mencuat pada 1 tahun pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin.

Reshuffle mengemuka karena beberapa menteri pembantu presiden Jokowi tidak maksimal bekerja.

Hasil survei Litbang Kompas yang dilansir, Selasa (20/102020) kemarin, menunjukkan sebesar 46,3 persen responden merasa tidak puas dengan kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin selama satu tahun terakhir. 

Isu reshuffle kabinet sebelumnya juga pernah mencuat saat kabinet pemerintahan Jokowi baru berjalan tiga bulan.

Namun saat itu, Jokowi tidak melakukan perombakan kabinet pemerintahannya.

8). November 2020

Presiden Joko Widodo menyatakan kemungkinan untuk merombak (reshuffle) kabinet tetap terbuka.

Jokowi bicara hal itu setelah dua Kapolda dicopot dari jabatannya.

Itu karena Kapolda yakni Kapolda Metro Jaya Irjen Nana Sudjana dan Kapolda Jawa Barat Irjen Rudy Sufahriadi dicopot dari jabatannya karena dinilai lalai dalam menegakkan protokol kesehatan terkait covid-19.

Jokowi menyampaikan sinyal reshuffle dalam wawancara eksklusif Rosi di Kompas TV, Senin (16/11/2020).

"Ya bisa aja. Bisa aja minggu depan, bisa aja bulan depan, bisa aja tahun depan," tutur Jokowi lantas tertawa.

Jokowi menyatakan tak segan mengganti menterinya yang kinerjanya di bawah standar.

9). Desember 2020

Menuju akhir tahun 2020, dorongan reshuffle kabinet semakin kencang.

Apalagi setelah dua menteri Jokowi yakni Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo dan Menteri Sosial Juliari Batubara ditangkap KPK.

Wasekjen DPP PPP Achmad Baidowi menilai, harus ada reshuffle kabinet.

Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo menyampaikan permohonan maaf (Tangkap layar channel YouTube KompasTV)

"Memang tidak ada alasan lain, sudah dua pos menteri kosong. Saya rasa perlu reshufflle, harus, supaya pelayanan-pelayanan publik dan kerja kementerian tidak terganggu," kata Baidowi kepada Tribunnews, Selasa (8/12/2020).

Terkait sosok yang pantas menjabat dua pos tersebut, Baidowi mengatakan hal itu hak prerogatif Presiden Jokowi.

Baca juga: Gerindra Tanggapi Mencuatnya Nama Sandiaga Uno di Tengah Isu Reshuffle Kabinet: Kader Terbaik Kami

5. PENDAPAT KSP

Tenaga Ahli Kedeputian Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin mengatakan Presiden Joko Widodo memiliki hak prerogatif dalam mengangkat atau memberhentikan menteri.

Sehingga menurutnya, waktu bukan menjadi pertimbangan dalam melakukan perombakan kabinet karena presiden bisa melakukan rehuffle kapan saja.

Pernyataan Ali Ngabalin tersebut terkait dengan isu akan dilakukannya reshuffle kabinet pada Rabu lusa (23/12/2020).

"Jangan lupa bahwa pakta integritas sebelum beliau-beliau diangkat menjadi menteri itu sudah tahu bahwa setiap saat Presiden bisa mengangkat dan memberhentikan para menterinya. Itu jelas. Sehingga, tentu saja bahwa mau hari, mau tanggal, mau jam, saya kira sama sekali bukan menjadi masalah dan menjadi pertimbangan bagi Bapak Presiden," kata Ali saat dihubungi Tribunnews.com, Senin, (21/12/2020).

Menurut Ali, masyarakat tidak perlu mengaitkan perombakan kabinet dengan tanggal jawa.

"Kalau orang menilai dari hitungan Jawa. Karena pertimbangan presidennya orang jawa-Solo. Pokoknya dalam waktu 1x24 jam, suka-suka saja presiden kan. Tidak ada pertimbangan waktu, mana aja presiden punya waktu. Kan itu perintah UU. Tidak usah dikait-kaitkan dengan Pon atau hari-hari tanggal Jawa, yang pasti Presiden punya kewenangan itu," tuturnya.

Menurutnya Presiden memiliki pertimbangan sendiri dalam melakukan perombakan kabinet. Presiden punya tolak ukur dalam melakukan evaluasi kinerja menteri.

"Karena Bapak Presiden yang bisa melakukan evaluasi dan monitoring terhadap kinerja para menterinya. Tetapi yang paling pokok itu, jangan isu dan opini menyebar secara masih kemudian mengganggu kinerja para menteri. Itu tidak bagus, tidak bagus, kasian," katanya.

SUMBER: (TRIBUNNEWS.COM/Taufik Ismail, Dennis Destryawan, Sanusi) KOMPAS.COM/Rakhmat Nur Hakim)

(TribunTernate.com)