PKS Kritik Aksi Blusukan Risma: Menteri Skalanya Nasional, Daerah Serahkan ke Dinas Sosial

TRIBUNTERNATE.COM - Aksi blusukan yang dilakukan Menteri Sosial Tri Rismaharini di Ibu Kota beberapa waktu lalu sempat menimbulkan polemik. 

Tak sedikit pihak yang memberikan apresiasi, namun banyak juga yang mengkritik aksi Risma. 

Kritikan juga hadir dari Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta. 

Penasehat Fraksi PKS DPRD DKI Abdurrahman Suhaimi mengatakan, seharusnya Risma tak hanya fokus pada gelandangan di Jakarta.

Sebab, masih ada provinsi lain yang memiliki masalah sosial lebih pelik dibandingkan Jakarta.

Terlebih, jabatan Menteri Sosial memiliki ruang lingkup nasional, bukan hanya Jakarta.

"Bu Risma, menteri kan skala kebijakannya nasional," ucapnya saat dikonfirmasi, Jumat (8/1/2021).

Baca juga: Aksi Blusukan Mensos Risma Tuai Polemik, Yunarto: Gak Bisa Dibantah Urusan Output Kerjanya

Baca juga: Tagar #RismaRatuDrama Ramai di Medsos, Ini Penjelasan Kemensos soal Blusukan Risma

Ia menyayangkan Risma yang tak berkoordinasi dengan Dinas Sosial DKI saat melakukan blusukan ke sejumlah pemukiman kumuh di ibu kota.

Padahal, Pemprov DKI melalui Dinsos berharap ada sinergitas yang terbangun dengan Kementerian Sosial untuk mengentaskan kemiskinan di Jakarta.

"Hal-hal yang sifatnya daerah cukup diserahkan ke Dinas Sosial, tinggal bu menteri koordinasikan dengan Dinsos DKI," ujarnya.

Bila kedua belah saling berkoordinasi, Wakil Ketua DPRD DKI ini yakin, masalah sosial yang ada di ibu kota bisa teratasi dengan baik.

"Kalau beliau koordinasi dengan Dinsos lebih terasa kompak. Dinsos cek lapangan lalu koordinasi dengan pusat maupun wilayah penyangga," kata dia.

Diberitakan sebelumnya, sejak dilantik menjadi Menteri Sosial pada 23 Desember 2020 lalu oleh Presiden Joko Widodo, Risma langsung membuat gebrakan.

Ia kerap melakukan aksi blusukan ke sejumlah wilayah kumuh di ibu kota untuk bertemu dengan para gelandangan.

Teranyar, mantan Wali Kota Surabaya ini bertemu dengan gelandangan di kawasan Sudirman-Thamrin.