AHY: Ada Pejabat di Lingkaran Jokowi yang Terlibat Gerakan Ambil Alih Kepemimpinan Partai Demokrat
AHY menyebut, ada sebuah gerakan yang mengarah pada upaya mengambil alih kepemipinan Partai Demokrat.
lihat foto
TRIBUNTERNATE.COM - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyebut, ada sebuah gerakan yang mengarah pada upaya mengambil alih kepemipinan Partai Demokrat.
Hal itu disampaikan AHY dalam konferensi pers melalui akun YouTube Agus Yudhoyono pada Senin (1/2/2021), usai mengadakan rapat pimpinan bersama jajaran Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat.
"Kami memandang perlu dan penting untuk memberikan penjelasan secara resmi tentang duduk perkara yang sebenarnya, yaitu tentang adanya gerakan politik yang mengarah pada upaya pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat secara paksa yang tentu mengancam kedaulatan dan eksistensi Partai Demokrat," kata AHY, Senin.
Menurut AHY, berdasarkan informasi yang ia peroleh, gerakan tersebut turut melibatkan pejabat penting yang berada di lingkaran dekat Presiden Joko Widodo.
"Menurut kesaksian dan testimoni banyak pihak yang kami dapatkan, gerakan ini melibatkan pejabat penting pemerintahan, yang secara fungsional berada di dalam lingkar kekuasaan terdekat dengan Presiden Joko Widodo," kata AHY dalam konferensi pers yang disiarkan akun YouTube Agus Yudhoyono, Senin (1/2/2021).
AHY pun menyebut bahwa gerakan tersebut sudah mendapat dukungan dari sejumlah menteri dan pejabat penting di pemerintahan Jokowi.
Kendati demikian, AHY menegaskan, pihaknya tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah dalam permasalahan tersebut.
"Karena itu, tadi pagi, saya telah mengirimkan surat secara resmi kepada yang terhormat Bapak Presiden Joko Widodo untuk mendapatkan konfirmasi dan klarifikasi dari beliau terkait kebenaran berita yang kami dapatkan ini," ujar AHY.
AHY menuturkan, upaya pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat itu ia ketahui setelah menerima laporan dari para kader di tingkat pusat, daerah, dan cabang.
AHY menyebutkan, ada lima orang pelaku gerakan tersebut.
Baca juga: Tiga Dentuman Terjadi dalam Satu Pekan di Akhir Januari 2021, termasuk Meteorit Jatuh di Lampung
Baca juga: Indonesia Duduki Peringkat 1 Kasus Aktif Covid-19 di Asia, Satgas: Pemerintah Berusaha Optimis
Baca juga: Viral Video Oknum Kepala Desa di Rembang Bersama Istri Orang Lain di Dalam Mobil Digerebek Warga
Mereka terdiri atas seorang kader Demokrat aktif, seorang kader Demokrat yang sudah enam tahun tidak aktif, seorang mantan kader yang sudah sembilan tahun diberhentikan dengan tidak hormat karena terlibat korupsi, dan seorang kader yang keluar dari Demokrat sejak tiga tahun lalu.
"Sedangkan yang non-kader partai adalah seorang pejabat tinggi pemerintahan yang, sekali lagi, sedang kami mintakan konfirmasi dan klarifikasinya kepada Presiden Joko Widodo," kata AHY.
Kendati demikian, AHY mengaku telah menerima surat pernyataan kesetiaan dan kebulatan tekad dari seluruh pimpinan Partai Demokrat di tingkat daerah dan cabang seluruh Indonesia.
"Insya Allah, gerakan ini dapat ditumpas oleh kesetiaan dan kebulatan tekad seluruh pimpinan, baik di tingkat pusat, maupun daerah dan cabang serta seluruh kader Demokrat lainnya di berbagai wilayah Tanah Air," kata dia.
Adapun AHY menyebut gerakan tersebut bertujuan untuk menjadikan Partai Demokrat sebagai kendaraan politik pada Pemilu 2024.
