Waspada! Kasus Positif Terus Naik, RS Rujukan Covid-19 di Jabodetabek dan Surabaya Sudah Penuh

TRIBUNTERNATE.COM - Seiring dengan kenaikan kasus positif Covid-19 di Indonesia, rumah sakit rujukan pasien Covid-19 di sejumlah wilayah dilaporkan sudah penuh. 

Beberapa wilayah tersebut di antaranya Jabodetabek dan Surabaya, Jawa Timur. 

"Sudah full untuk Jabodetabek," ujar Wakil Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) Slamet Budiarto, seperti dilansir dari Kompas.com.

Menanggapi hal ini, Slamet menyarankan untuk menyelesaikan penyebaran Covid-19 di hulu.

"Hulunya harus diselesaikan, angka infeksi harus ditekan," ujar Slamet, Jumat (22/1/2021).

Senada dengan Slamet, Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito mengatakan, angka keterisian tempat tidur (bed occupancy rate) rumah sakit rujukan Covid-19 di tujuh provinsi di Tanah Air mencapai lebih dari 70 persen.

Dari tujuh provinsi itu, lima di antaranya tersebar di Pulau Jawa.

Kelima provinsi yang dimaksud Wiku itu yakni DKI Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Barat, Banten, dan Jawa Timur.

Baca juga: Kasus Positif Covid-19 Terus Naik, Jokowi Nilai Implementasi PPKM Tidak Tegas dan Tidak Konsisten

Baca juga: Kenali Bedanya, Ini Gejala Baru Virus Corona yang Disebut Covid Tongue, Mirip Sariawan

RS di Surabaya Penuh 

Sama halnya dengan Jabodetabek, sejumlah rumah sakit rujukan Covid-19 di Surabaya, Jawa Timur juga sudah penuh terisi pasien. 

Kondisi ini dilaporkan terjadi di dua rumah sakit di Surabaya, yakni RS Unair dan RS Royal.

Dikutip dari tayangan di kanal Youtube KompasTV, dari pantauan tim lapangan yang mendatangi dua rumah sakit tersebut, kondisi ini sudah terjadi dalam 3 bulan terakhir.

Bahkan saat ini, ada beberapa pasien Covid-19 yang terpaksa dirawat di ruang IGD karena kamar perawatan penuh.

Menanggapi hal ini, pemerintah Kota Surabaya berencana menambah RS khusus untuk menangani Covid-19 di wilayah perbatasan Surabaya dan Sidoarjo.

"Kita lihat kondisi kesiapan. Kita harus lihat situasinya, baik secara medis dan secara aturan itu betul-betul terpenuhi prinsipnya," kata Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Surabaya, Whisnu Sakti Buana, di sela meninjau pembangunan rumah sakit Covid-19 , Kamis (28/1/2021).

Video selengkapnya:

Kemenkes Izinkan Semua RS Layani Pasien Covid-19

Mengantisipasi hal tersebut, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) memerintahkan agar seluruh rumah sakit bisa melayani pasien Covid-19.

Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Abdul Kadir mengatakan nantinya tidak hanya rumah sakit milik pemerintah saja yang bisa menampung pasien Covid-19, tetapi rumah sakit swasta juga melayani dengan syarat mereka memiliki fasilitas terkait Covid-19.

"Pemerintah memberikan kesempatan atau mengizinkan semua RS di Indonesia termasuk RS swasta untuk memberikan layanan pasien Covid-19 asalkan mereka mengikuti SOP kita, tata laksana, juga mempunyai fasilitas,” ujar Kadir, Kamis (28/1/2021), melansir Tribunnews.com.

Kemenkes, lanjut Kadir, juga sudah meminta RS untuk menambah ketersediaan tempat tidur antara 30 sampai 40 persen.

Sebab, saat ini ada sejumlah RS di beberapa kota atau provinsi yang jumlah keterpakaian tempat tidurnya berada di posisi 80 persen.

Untuk sementara ini penambahan dapat dilakukan dengan mengonversi dalam artian mengubah fungsi tempat tidur yang selama ini digunakan oleh pasien non-Covid-19 menjadi tempat tidur bagi pasien Covid-19.

Di sisi lain, kata Kadir, dengan ditambahnya jumlah tempat tidur maka harus ditambah pula SDM tenaga kesehatan.

Baca juga: Fatwa Halal Vaksin Covid-19 Disebut Pesanan, MUI Membantah: Dosa Kalau Main-main dengan Fatwa

Baca juga: UPDATE Covid-19 di Indonesia Minggu 31 Januari 2021: Tambah 12.001 Kasus Baru, Total 1,07 Juta Kasus

Update Kasus Covid-19 di Jabodetabek dan Surabaya

Menurut data corona.jakarta.go.id, pada Senin (1/2/2021), jumlah tambahan kasus positif di DKI Jakarta bertambah sejumlah 3.474 kasus baru.

Total kasus positif di DKI Jakarta berjumlah 269.718 kasus.

Menurut data dari infocovid19.jatimprov.go.id, per Senin (1/2/2021), Kota Surabaya mendapatkan tambahan sebanyak 52 kasus Covid-19.

Tambahan ini membuat total kasus Covid-19 di Kota Surabaya mencapai angka 19894 kasus.

Sementara itu, menurut data dari laman pikokabsi.bekasikab.go.id, Minggu (31/01/21), tercatat jumlah kasus positif Covid-19 bertambah 241 orang.

Total kumulatif kasus terkonfirmasi positif di Kabupaten Bekasi per hari ini sebanyak 14.003 orang, dengan rincian 12.686 orang sudah dinyatakan sembuh, 204 meninggal dunia dan 1.113 orang dalam perawatan.

Jokowi Nilai PPKM Tidak Efektif, Tidak Tegas, dan Tidak Konsisten

Sebelumnya, pemerintah memberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di Jawa dan Bali mulai 11 Januari - 25 Januari pada jilid 1. 

PPKM diperpanjang 14 hari, mulai 26 Januari hingga 8 Febuari 2021.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menilai kebijakan PPKM tersebut tidak efektif. 

Hal itu disampaikan Jokowi dalam rapat terbatas yang dilaksanakan secara tertutup, Jumat (29/1/2021) di Istana Bogor. 

"Yang berkaitan dengan PPKM tanggal 11 Januari sampai 25 Januari, ini tidak efektif," ujar pria kelahiran Solo itu, dikutip dari tayangan di kanal Youtube KompasTV.

Jokowi menyebutkan esensi dari PPKM adalah membatasi kegiatan dan mobilitas masyarakat.

Akan tetapi, ia menilai situasi nyata yang terjadi di lapangan, justru malah terlihat sebaliknya.

"Mobilitas juga masih tinggi karena kita memiliki indeks mobility-nya ada, sehingga di beberapa provinsi covidnya tetap naik," tegas Jokowi.

Kepala Negara juga menyebutkan, implementasi PPKM di lapangan dinilai tidak tegas dan tidak konsisten.

"Esensi dari PPKM ini kan membatasi mobilitas, tetapi yang saya lihat di implementasinya ini kita tidak tegas dan tidak konsisten," lanjut alumni Universitas Gadjah Mada tersebut.

Untuk mencari kebijakan yang tepat, Jokowi juga memberikan imbauan kepada seluruh jajarannya.

Mantan Wali Kota Solo ini mengimbau agar melibatkan ahli epidemiologi dalam mendesain peraturan yang ada kepada seluruh jajarannya di berbagai daerah.

"Saya ingin mengimbau, ajak sebanyak-banyaknya pakar epidemiologi, sehingga dalam mendesain kebijakan itu betul-betul bisa lebih komperhensif," lanjut Jokowi.

Video selengkapnya berikut ini:

(TribunTernate.com/Qonitah)