Bantah Restui Moeldoko Kudeta Demokrat, Mahfud MD: Terpikir Saja Tidak, Apalagi Merestui

TRIBUNTERNATE.COM - Tudingan adanya upaya kudeta Partai Demokrat masih jadi isu panas.

Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko dituding sebagai pihak yang berupaya mengambil alih Partai Demokrat secara paksa.

Terkait hal itu, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD membantah telah merestui Moeldoko mengambil alih kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di Partai Demokrat.

Hal itu disampaikannya sebagai klarifikasi beredarnya kabar jika dirinya mendukung langkah Moeldoko dalam upaya kudeta terhadap kekuasaan AHY di partai berlambang bintang Mercy.

"Ada isu aneh, dikabarkan beberapa menteri, termasuk Menkopolhukam Mahfud MD, merestui Kepala KSP Moeldoko mengambil alih Partai Demokrat dari AHY melalui KLB," ujar Mahfud dikutip dari akun Twitter-nya, @mohmahfudmd, Selasa (2/2/2021).

"Wah, mengagetkan, yakinlah saya tak pernah berbicara itu dengan Pak Moeldoko maupun dengan orang lain. Terpikir saja tidak, apalagi merestui," ujar Mahfud.

Baca juga: Andi Arief: Moeldoko Klaim Dapat Restu Jokowi untuk Ambil Alih Kepemimpinan AHY di Partai Demokrat

Baca juga: Dituding Ingin Ambil Paksa Partai Demokrat, Moeldoko Mengaku Prihatin: Jangan Ganggu Pak Jokowi

Mahfud menyebutkan, sulit dipercaya kepemimpinan partai sebesar Partai Demokrat bisa dikudeta.

Terlebih, masyarakat saat ini dengan mudahnya melakukan kontrol di tengah era demokrasi yang sangat terbuka.

Sejalan dengan itu, lanjut Mahfud, posisinya juga tidak bisa digunakan untuk memberikan restu pengambilalihan kepemimpinan partai.

"Jabatan Menko tentu tak bisa digunakan dan pasti tidak laku untuk memberi restu. Yang penting internal PD (Partai Demokrat) sendiri solid," ujar Mahfud MD.

Sebelumnya, politisi Partai Demokrat Rachland Nashidik melalui akun Twitter-nya, @RachlandNashidik menyebutkan, dalam upaya pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat, Moeldoko mengklaim mendapat restu dari sejumlah pejabat negara.

Restu itu didapat dari Mahfud MD, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, hingga Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan.

"Bahkan 'Pak Lurah' merestui. Para pejabat negara itu perlu juga angkat bicara. Apa iya ini semua tanpa restu 'Pak Lurah?'," kata Rachland.

Dalam konpers kemarin, AHY menyatakan ada sebuah gerakan yang mengarah pada upaya mengambil alih kepemipinan Partai Demokrat.

"Kami memandang perlu dan penting untuk memberikan penjelasan secara resmi tentang duduk perkara yang sebenarnya, yaitu tentang adanya gerakan politik yang mengarah pada upaya pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat secara paksa yang tentu mengancam kedaulatan dan eksistensi Partai Demokrat," kata AHY, Senin.