Andi Arief Sebut Moeldoko Sudah Ditegur Jokowi: Mudah-mudahan Tidak Mengulangi Lagi

TRIBUNTERNATE.COM - Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Demokrat, Andi Arief, menyebut Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko telah mendapat teguran dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Teguran tersebut terkait dugaan keterlibatan Moeldoko dalam rencana pengambilalihan paksa kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai Ketua Umum di Partai Demokrat.

Hal itu diungkapkan Andi Arief melalui akun Twitter miliknya, @Andiarief_, Jumat (5/2/2021).

Andi Arief berharap kejadian serupa tidak terulang lagi di kemudian hari.

Sementara itu, Andi Arief menyebut Partai Demokrat akan menertibkan pihak internal yang terlibat dalam rencana kudeta tersebut.

Ia memaklumi dengan sikap sebagian senior Partai Demokrat yang merasa kurang legowo di bawah kepemimpinan AHY.

"KSP Moeldoko sudah ditegur Pak Jokowi. Mudah-mudahan tidak mengulangi perbuatan tercela terhadap Partai Demokrat.

Buat beberapa senior partai yang kecewa dan kurang legowo dipimpin generasi muda (AHY), kami maklumi.

Itu sisa-sisa feodalisme, tugas partai untuk mendidik," tulis Andi Arief.

• Ungkap Alasan Kudeta Partai Demokrat, Pengamat: Popularitas AHY Beda Jauh Dibandingkan dengan SBY

• Demokrat Nilai Harusnya Jokowi Balas Surat AHY: Kalau Tak Ada Hubungan Langsung, Baiknya Klarifikasi

Sebelumnya, Andi Arief secara terang-terangan mengungkap jika Moeldoko menjadi salah satu pihak yang ingin mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat dari tangan AHY.

Ia juga mengungkap alasan AHY berkirim surat kepada Jokowi meminta konfirmasi dan klarifikasi.

"Banyak yang bertanya siapa orang dekat Pak Jokowi yang mau mengambil alih kepemimpinan AHY di demokrat, jawaban saya KSP Moeldoko.

Kenapa AHY berkirim surat ke Pak Jokowi, karena saat mempersiapkan pengambilalihan menyatakan dapat restu Pak Jokowi," tulis Andi Arief, melalui akun Twitter @Andiarief_, Senin (1/2/2021).

Isu terkait gerakan pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat itu bergulir sejak AHY menyampaikan hal tersebut dalam konferensi pers melalui akun YouTube Agus Yudhoyono pada Senin (1/2/2021) lalu.

Konferensi pers digelar usai mengadakan rapat pimpinan bersama jajaran Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat.

Dalam konpers, AHY menyatakan ada sebuah gerakan yang mengarah pada upaya mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat.

Putra sulung Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), mengatakan gerakan politik tersebut mengancam kedaulatan dan eksistensi Partai Demokrat.

AHY menyebut, gerakan ini melibatkan lima orang, di mana empat orang ada atau pernah bergabung dengan Partai Demokrat.

Sementara satu orang lainnya adalah pejabat penting pemerintahan atau orang dalam lingkaran Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Menurut kesaksian dan testimoni banyak pihak yang kami dapatkan, gerakan ini melibatkan pejabat penting pemerintahan, yang secara fungsional berada di dalam lingkar kekuasaan terdekat dengan Presiden Joko Widodo," kata AHY, dilansir dari Tribunnews.com. 

• Andi Arief: Moeldoko Klaim Dapat Restu Jokowi untuk Ambil Alih Kepemimpinan AHY di Partai Demokrat

• Eks Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum Disebut Inginkan Perubahan, Ini Profil Singkatnya

Kelima sosok serta latar belakang orang yang disebut AHY terlibat dalam gerakan kudeta Partai Demokrat, di antaranya:

- Satu kader Demokrat aktif;

- Satu kader yang sudah enam tahun tidak aktif;

- Satu mantan kader yang sudah sembilan tahun diberhentikan dengan tidak hormat dari partai karena menjalani hukuman akibat korupsi;

- Satu mantan kader yang telah keluar dari partai tiga tahun lalu;

- Satu orang non-kader partai atau seorang pejabat tinggi pemerintahan.

Terkait keterlibatan pejabat penting itu, AHY mengaku sudah berkirim surat kepada Jokowi untuk meminta konfirmasi dan klarifikasi.

Istana Tak Akan Jawab Surat AHY

Pihak Istana Kepresidenan melalui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno, buka suara perihal surat yang dikirimkan oleh AHY kepada Presiden Joko Widodo.

Pratikno menyebutkan, pihak istana telah menerima surat dari Partai Demokrat perihal isu kudeta kursi ketua umum yang saat ini sedang ramai diperbicangankan.

Pratikno menuturkan, surat tersebut diantarkan langsung oleh Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Teuku Riefky Harsya.

"Kami sudah menerima surat dari Pak AHY yang ditujukan oleh Bapak Presiden, diantar langsung oleh Pak Sekjen Partai Demokrat, kami sudah menerima surat itu," kata Pratikno, Kamis (4/2/2021), melalui pernyataan resminya yang ditayangkan di kanal Youtube Sekretariat Presiden.

• Istana Negara Buka Suara Soal Surat AHY ke Jokowi: Kami Rasa Tidak Perlu Menjawab Surat Tersebut

• Mantan Kader Partai Demokrat Roy Suryo Doakan AHY agar Tegar dalam Menghadapi Dinamika Politik

Pratikno menegaskan, pihak Istana Kepresidenan merasa tidak perlu menjawab surat dari Demokrat tersebut.

Pasalnya, surat itu merupakan permasalahan internal partai.

"Dan kami rasa kami tidak perlu menjawab surat tersebut, karena itu perihal dinamika internal partai," lanjutnya.

Pratikno menyebutkan, perihal permasalahan internal Partai Demokrat itu, seluruhnya telah diatur di dalam AD/ART.

"Itu adalah perihal rumah tanggal internal Partai Demokrat yang semuanya sudah diatur di dalam AD/ART," ujar Pratikno.

Video selengkapnya:

(TribunTernate.com/Rohmana/Qonitah, Tribunnews.com)