Demokrat Nilai Harusnya Jokowi Balas Surat AHY: Kalau Tak Ada Hubungan Langsung, Baiknya Klarifikasi
Herman Khaeron menilai, Presiden Joko Widodo (Jokowi) seharusnya menjawab surat dari Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
lihat foto
TRIBUNTERNATE.COM - Informasi dugaan rencana pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat yang disebut oleh sang Ketua Umum, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), masih bergulir.
AHY mengatakan gerakan politik tersebut mengancam kedaulatan dan eksistensi Partai Demokrat.
Secara terang-terangan, AHY menyebut, gerakan ini melibatkan lima orang, di mana empat orang ada atau pernah bergabung dengan Partai Demokrat.
Sementara satu orang lainnya adalah pejabat penting pemerintahan atau orang dalam lingkaran Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Bahkan, AHY sudah berkirim surat kepada Jokowi untuk meminta konfirmasi dan klarifikasi.
"Saya telah mengirimkan surat secara resmi kepada Yang Terhormat Bapak Presiden Joko Widodo untuk mendapatkan konfirmasi dan klarifikasi dari beliau terkait kebenaran berita yang kami dapatkan ini," kata AHY.
Namun, surat itu tidak dibalas oleh Presiden Jokowi.
• Sering Kritik soal Covid-19, Dokter Tirta & Orang Tuanya Kerap Dapat Teror hingga Ancaman Pembunuhan
• Aturan Sekolah Wajib Jilbab di Padang, Menteri Agama RI: Kami Yakin, Itu Hanya Puncak Gunung Es
• Dikaitkan dengan Isu Kudeta Partai Demokrat, Moeldoko: Saya Ini Orang Luar, Nggak Punya Hak Apa-apa
• Tak Terima Dituding Terlibat Kudeta Partai Demokrat, Marzuki Alie Bakal Tempuh Jalur Hukum
Kepala Badan Pembinaan Organisasi, Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) Partai Demokrat Herman Khaeron mengomentari mengapa surat AHY tidak dibalas.
Herman menilai, Presiden Joko Widodo (Jokowi) seharusnya menjawab surat dari Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Hal tersebut sekaligus mengklarifikasi adanya keterlibatan pejabat di lingkaran Istana dalam 'gerakan kudeta' Ketua Umum Partai Demokrat AHY.
"Kalau tidak hubungannya langsung dengan Presiden, tentu sebaiknya diklairifikasi, bahwa itu adalah urusan pribadinya Pak Moeldoko," kata Herman Khaeron dalam diskusi virtual bertajuk 'Imbas Skenario Kudeta Politik Menyasar AHY’, Kamis (4/2/2021).
Diketahui, alasan pihak Istana tak mau menjawab surat AHY lantaran hal itu merupakan ranah internal Partai Demokrat.
Herman menilai alasan itu keliru.
Sebab dalam proses pendalaman yang dilakukan Demokrat, ada campur tangan pihak eksternal Partai Demokrat yang kini disebut-sebut Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko.
"Sesungguhnya bagi kami justru ini menjadi hal yang sangat substansial, ini sangat penting, karena ada keterlibatan pihak eksternal di mana bagian dari lingkaran pihak Istana," ucapnya.
