AHY dan Gonjang-ganjing Partai Demokrat Jadi Sorotan: Dinilai Penuh Intrik, Popularitas Melejit

Herzaky membantah tudingan tersebut dan mengaku heran dengan klaim mantan kader yang merasa seakan paling berjasa membangun Partai Demokrat.

Herzaky juga ikut bersuara atas tudingan yang menyebut AHY kurang bersemangat dalam berjuang untuk kemajuan partai.

Ia pun mencontohkan perjuangan AHY untuk mendapatkan simpati masyarakat dalam Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019 lalu.

Kala itu, lanjut Herzaky, AHY diamanahkan Partai untuk memimpin kampanye pemenangan Pileg 2019.

"Beliau (AHY) keliling-keliling ke seluruh pelosok nusantara. Bersinergi dan berkolaborasi dengan kader-kader di seluruh pelosok Indonesia."

"Benar-benar berkeringat, panas-panasan, hujan-hujanan, buat meningkatkan suara Partai Demokrat di 2019. Alhamdulillah, berkat kerja keras dan perjuangan para kader yang dipimpin Mas AHY, Demokrat berhasil meraih 7,77 persen suara," ungkap Herzaky.

Padahal, lanjut Herzaky, Demokrat sebelumnya hanya diprediksi meraih 3-4 persen suara.

Namun, lantaran perjuangan AHY yang tidak mudah itu membuat perolehan suara dalam Pileg 2019 melampaui prediksi.

"Apakah kemudian Mas AHY mengklaim keberhasilan itu atas jasa pribadinya? Tidak. Malah beliau menekankan militansi dan soliditas para kader yang luar biasa sebagai kuncinya. Padahal, kita tahu, tanpa sosok beliau, Demokrat tidak bakal meraih setinggi itu suaranya," ungkapnya.

Atas keberhasilan itu, Herzaky menuturkan para pemilik suara dalam partai akhirnya sepakat memilihnya sebagai Ketua Umum.

"Makanya, para pemilik suara di Partai Demokrat, solid memilih Mas AHY selaku Ketua Umum Partai Demokrat pada Kongres V tahun 2020 lalu. Mereka tahu bagaimana sosok dan perjuangan Mas AHY untuk Demokrat," tuturnya.

Untuk itu, ia mempertanyakan tujuan mantan kader hingga pejabat Istana yang melakukan upaya mendongkel kepemimpinan AHY.

Daripada 'membajak' partai lain, Herzaky pun menyarankan agar pihak yang terlibat dalam isu kudeta itu membentuk partai baru.

"Kalau Darmizal atau mantan kader dan kader lainnya yang bersama pejabat Istana melakukan Gerakan Pengambilalihan Kepemimpinan Partai Demokrat secara paksa melalui rencana KLB."

"Itu sebenarnya mau memperbaiki Partai Demokrat, atau merebut Demokrat yang sedang bagus-bagusnya di mata publik?"

"Silahkan saja membentuk partai baru. Mengapa sibuk mau membajak Partai Demokrat yang sedang naik daun?" tegasnya.

6. Popularitas Melejit

Masih dari Tribunnew.com, popularitas dan favorabilitas Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bersama Partai Demokrat melejit semenjak isu kudeta partai itu mengemuka.

Hal itu disampaikan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) DPP Partai Demokrat Tomi Satryatomo dalam diskusi Proklamasi Democracy Forum bertajuk 'Prahara Hostile Take Over Partai Politik Dalam Arena Demokrasi' secara virtual, Minggu (7/2/2021).

Tomi menjelaskan, pihaknya membuat riset dengan cara memetakan pertarungan narasi upaya pengambilalihan paksa, menggunakan tools yang disebut sebagai social network analysis.

"Kita lihat popularitas dan favorabilitasnya. Kita buat dua periode supaya ada perbandingan," kata Tomi.

Tomi menguraikan, periode pertama dilakukan 7 hari sebelum AHY memberikan keterangan pers soal adanya upaya kudeta Partai Demokrat (24 Januari sampai 30 Januari).

Di waktu itu, popularitas Partai Demokrat berada pada urutan ketiga

"Tapi pada tanggal 31 Januari sampai 6 Februari popularitasnya melejit jauh di atas 70 ribu dan favorabilitasnya pun naik jauh mengatasi partai-partai lain," ucap Tomi.

"Jadi Partai Demokrat menjadi populer dan pada saat yang sama orang suka pada Partai Demokrat terjadi lonjakan popularitas dan favorabilitas baik dalam pemberitaan maupun percakapan," ujarnya.

Terkait dengan popularitas AHY, pada 24 Januari hingga 30 Januari berada di posisi keempat, di bawah gubernur se-Jawa itu, yakni Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.

Sementara, popularitas Moeldoko (sebagai pihak eksternal yang diduga terlibat kudeta Demokrat) berada di posisi paling bawah.

Pada 7 hari berikutnya, lanjut Tomi, posisi AHY melejit melampaui tokoh-tokoh yang lain.

Begitupun dengan Moeldoko, namun Kepala Staf Kepresidenan itu memiliki favorabilitas yang rendak dibanding AHY.

"Kenapa Moeldoko melejit karena kita tadi melihat ada upaya-upaya akun anonimous untuk mendogkrak popularitasnya Pak Moeldoko," ujarnya.

"Bisa disimpulkan bahwa 7 hari pemantauan kemarin baik Partai Demokrat maupun ketum AHY itu menjadi media daring dibandingkan dengan partai-partai lain, dibandingkan dengan tokoh-tokoh yang lain," pungkasnya.

7. Reaksi PDIP

Tribunnews.com mengabarkan, popularitas dan favorabilitas Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bersama Partai Demokrat melejit semenjak isu kudeta partai itu mengemuka.

Ketua DPP PDI Perjuangan Djarot Saiful Hidayat pun angkat bicara terkait popularitas Demokrat dan AHY yang melejit.

"Mantap dong (popularitasnya meningkat, - red)," ujar Djarot, ketika dihubungi Tribunnews.com, Senin (8/2/2021).

Djarot juga tak menutup kemungkinan mengenai isu kudeta hanya dimainkan agar partai berlambang mercy dan nama AHY tersebut mendulang popularitas.

Hanya saja, mantan Gubernur DKI Jakarta itu berharap dugaan tersebut salah dan keliru. Djarot juga menyebut isu kudeta yang diduga dimainkan Partai Demokrat terinspirasi oleh drama korea (drakor).

"Saya ucapkan selamat dan sukses dalam memainkan isu kudeta yang mungkin saja, mudah-mudahan saya keliru, terinsipirasi sama popularitas drakor," kata Djarot.

8. Maju Pilgub DKI

Sementara berita Tribunnews.com lainnya mengabarkan, polemik revisi Undang-undang Pemilu di DPR makin melebar.

Bukan saja pada substansi pemilu tapi tudingan keinginan tokoh maju dalam Pilkada Jakarta.

Partai Demokrat menuding kebijakan pemerintah yang tidak akan merevisi dinilai karena akan mengatrol Gibran Rakabuming Raka, putera sulung Jokowi yang terpilih jadi Walikota Solo.

Hal itu disampaikan Wakil Sekjen Partai Demokrat Irwan.

"Apakah ada faktor baru yang membuat pemerintah mengubah kebijakan politik pilkada dengan menundanya ke tahun 2024? Mungkinkah keputusan ini dilatari oleh kemungkinan Presiden Jokowi mempersiapkan keberangkatan Gibran dari Solo ke Jakarta? Karena dirasa terlalu cepat jika Gibran berangkat ke Jakarta tahun 2022. Pertanyaan ini muncul di masyarakat banyak karena terus terang saja saya sendiri pun sulit untuk menemukan penjelasan lain yang lebih masuk akal," kata Irwan, kepada wartawan, Rabu (10/2/2021).

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) punya keyakinan tidak direvisinya UU Pemilu untuk mengganjal Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Namun, pernyataan ini ditepis oleh Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

"Tidak usah melambung terlalu jauh dalam menganalisis tidak berlanjutnya rencana revisi UU Pemilu dengan mengaitkan disiapkannya Gibran untuk Pilkada DKI 2024 atau untuk mengganjal Anies Baswedan di pilkada atau pilpres," kata Waketum PPP Arsul Sani, Kamis (11/2/2021).

Pada saat yang sama, Gerindra menuding bahwa Partai Demokrat sedang menjagokan ketua umummya Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dengan cara merevisi UU Pemilu, yang salah satunya melaksanakan Pilkada 2022.

"Publik juga boleh curiga dengan PD. Jangan-jangan ada kepentingan mereka saja yang ngotot Pilkada 2022, mungkin Pak AHY mau maju Pilgub DKI. Who knows? Ya tapi itu juga hak mereka," kata politikus Partai Gerindra Habiburokhman seperti dikutip dari Kompas.TV.

Sementara, Ketua Komisi II Doli Kurnia sudah mengatakan bahwa Komisi II tidak akan melanjutkan revisi UU Pemilu sejalan dengan keinginan pemerintah.

Salah satu poin penting dalam UU ini adalah Pemilu Presiden dan Pemilu Kepala Daerah akan dilaksanakan serentak tahun 2024.

Isu Kudeta Demokrat

Sebelumnya diberitakan, Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyebut ada beberapa pihak yang ingin menggantikan kekuasaan secara paksa di partainya.

AHY menjelaskan bahwa pelaku gerakan ini lima orang, terdiri dari satu kader partai Demokrat aktif, satu kader yang sudah non-aktif selama enam tahun, satu mantan kader yang diberhentikan dengan tidak hormat sejak sembilan tahun lalu karena menjalani hukuman akibat korupsi, satu mantan kader yang telah keluar dari partai tiga tahun lalu, serta satu orang pejabat pemerintah. AHY juga menyebut ada campur tangan pejabat penting di lingkaran istana.

“Menurut kesaksian dan testimoni banyak pihak yang kami dapatkan, gerakan ini melibatkan pejabat penting pemerintahan, yang secara fungsional berada di dalam lingkar kekuasaan terdekat dengan Presiden Joko Widodo,” ujar AHY pekan lalu.

Kendati demikian, putra sulung presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini tetap mengedepankan azas praduga tidak bersalah terkait temuan tersebut.

“Tentunya kami tidak mudah percaya dan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah. Tadi pagi, saya mengirimkan surat secara resmi kepada Bapak Presiden Joko Widodo untuk mendapatkan konfirmasi dan klarifikasi dari beliau terkait kebenaran berita yang kami dapatkan ini," ujar AHY.

Suami dari Anissa Pohan ini juga menduga penggulingan kekuasaan di partainya akan dilakukan melalui Kongres Luar Biasa (KLB).

Kemudian siapapun nanti yang menjabat Ketua Umum duga AHY akan menjadikan partai Demokrat menjadi kendaraan politik pilpres tahun 2024 mendatang.

"Para pelaku berencana mengganti paksa Ketum PD yang sah dengan menyelenggarakan Kongres Luar Biasa (KLB). Pelaku gerakan menargetkan 360 orang pemegang suara yang akan diiming-imingi dengan imbalan uang berjumlah besar," ujar AHY.

AHY melanjutkan, para pelaku merasa yakin gerakan tersebut sukses karena mereka mengklaim telah mendapatkan dukungan sejumlah petinggi negara lainnya.

"Kami masih berkeyakinan, rasanya tidak mungkin cara yang tidak beradab ini dilakukan oleh para pejabat negara, yang sangat kami hormati, dan yang juga telah mendapatkan kepercayaan rakyat,” sambung  AHY.

AHY mengapresiasi para pelapor dari jajaran pimpinan daerah dan cabang.

“Saya telah menerima surat pernyataan kesetiaan dan kebulatan tekad, dari seluruh pimpinan di tingkat daerah dan cabang di seluruh Indonesia, untuk tunduk dan patuh kepada Partai Demokrat dan kepemimpinan hasil Kongres V Partai Demokrat yang sah. Dengan kata lain, insha Allah, gerakan ini dapat ditumpas,” kata AHY.

AHY menginstruksikan seluruh kader Demokrat untuk merapatkan barisan dan tetap mempertahankan soliditas yang telah terbangun, serta terus bersatu dan senantiasa memperjuangkan harapan rakyat Indonesia.

“Kita jangan gentar menghadapi ujian dan tantangan ini, karena meski Demokrat diganggu, justru akan membuat Demokrat semakin kuat,” tegas AHY. “Sejarah mengatakan, tidak ada partai yang kuat, tanpa cobaan yang berat,” tambahnya.

(Tribunnews.com/ Chrysnha, Inza Maliana, Seno Tri, Vincentius Jyestha)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul 8 Fakta AHY Jadi Sorotan: Pilgub DKI, Popularitas, Masalah Internal, hingga Intrik