Breaking News:

Pengamat: Ada Sembilan ''Pasal Karet'' dalam UU ITE yang Perlu Direvisi, Ada yang Harus Dihapus

Direktur Eksekutif Southeast Asia Freedom of Expression Network (Safenet), Damar Juniarto mengungkapkan ada sembilan pasal bermasalah dalam UU ITE.

interestingengineering.com
ILUSTRASI media sosial. 

TRIBUNTERNATE.COM - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengatakan ia bisa meminta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) merevisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), apabila implementasinya dirasa tidak adil.

Hal ini disampaikan Jokowi dalam rapat terbatas pada Senin (15/2/2021).

Menurut Jokowi, revisi diperlukan karena pasal-pasal dalam UU ITE atau Undang-undang No 11 Tahun 2008, bisa menjadi hulu dari persoalan hukum.

"Terutama menghapus pasal-pasal karet yang penafsirannya bisa beda-beda, yang mudah diinterpretasikan secara sepihak," kata Jokowi sebagaimana dikutip dari Antaranews, Selasa (16/2/2021).

Sejak kemunculannya, UU ITE memang kerap menimbulkan pro dan kontra di masyarakat.

Alasannya, beberapa butir dalam undang-undang tersebut dianggap membatasi kebebasan masyarakat dalam menyuarakan pendapatnya di ruang maya.

Lantas pasal mana yang dimaksud?

Baca juga: Jokowi Beri Restu Revisi UU ITE: Jika Implementasinya Tidak Sesuai, Perlu Direvisi

Baca juga: Jokowi Serahkan 12 Barang Gratifikasi Senilai Rp 8,7 M dari Raja Salman, Ada Jam Mewah Rp 4,7 M

Baca juga: Kisah Hervina, Guru Honorer yang Dipecat Setelah Unggah Gaji, Sakit Tumor Payudara hingga Kata PGRI

Pasal-pasal karet UU ITE

Dalam sebuah kicauan baru-baru ini, Direktur Eksekutif Southeast Asia Freedom of Expression Network (Safenet), Damar Juniarto mengungkapkan ada sembilan pasal bermasalah dalam UU ITE.

"Persoalan utama pasal 27-29 UU ITE. Ini harus dihapus karena rumusan karet dan ada duplikasi hukum," tulis Damar dalam sebuah kicauan.

Halaman
1234
Editor: Rizki A
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved