Breaking News:

Moeldoko Jadi Ketum Demokrat Versi KLB, Pengamat: Ada Dua Fakta tentang 'Intervensi Orang Istana'

KLB yang mengatasnamakan Partai Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara menunjukkan secara telanjang, adanya intervensi 'orang istana'

TRIBUNNEWS/HERUDIN
Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko memberikan keterangan pers di kawasan Menteng, Jakarta, Rabu (3/2/2021). Keterangan pers tersebut untuk menanggapi pernyataan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono terkait tudingan kudeta AHY dari kepemimpinan Ketum Demokrat demi kepentingan Pilpres 2024. TRIBUNNEWS/HERUDIN 

Menurutnya fakta-fakta itu kian menambah kebenaran atas tafsir KLB Partai Demokrat versi Moeldoko adalah 'intervensi orang istana'.

"Tiadanya upaya aparat pemerintah untuk membubarkan kongres ilegal adalah juga analisis yang sulit dibantah untuk membuktikan adanya 'intervensi orang istana'. Ada semacam pembiaran terhadap kegiatan ilegal di tengah pandemi Covid-19," kata Ubedillah.

Baca juga: Nilai Moeldoko Tunggangi Partai Demokrat, Pengamat: Presiden Jokowi Harus Mengevaluasi

Baca juga: Pernah Beri Moeldoko Jabatan, SBY Merasa Malu dan Bersalah: Saya Memohon Ampun ke Hadirat Allah SWT

Baca juga: AHY akan Laporkan Seluruh Pihak yang Terlibat KLB Demokrat Deli Serdang ke Jalur Hukum

Pengamat Lain Juga Sebut Anomali Demokrasi

Kongres luar biasa (KLB) Partai Demokrat yang digelar di Sumatera Utara dan menetapkan Moeldoko sebagai ketua umum dinilai sebagai anomali politik dan anomali demokrasi.

"Dari perspektif demokrasi, peristiwa KLB Sumut ini bisa dikatakan sebagai anomali politik dan demokrasi, tentu tidak lazim," ujar pakar politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro dalam diskusi daring Polemik Trijaya 'Nanti Kita Cerita tentang Demokrat Hari Ini', Sabtu (6/3/2021).

Menurutnya anomali politik dan demokrasi KLB ini dikarenakan tidak lazimnya penyelenggaraan KLB Partai Demokrat itu sendiri. 

Siti Zuhro menegaskan KLB di Sumatera Utara tidak mengikuti anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART).

Tak hanya itu, yang dipilih sebagai ketua umum juga bukanlah dari internal partai.

"Partai dan ketua umum bahkan yang dimunculkan bahkan bukan kader, ini untuk tentu pegiat politik, pegiat demokrasi, intelektual, akademisi yang belajar demokrasi, ini membingungkan," tegas Siti Zuhro. 

Kehadiran Moeldoko di lokasi KLB setelah terpilih pun dianggap menafikkan nilai, moral, hingga etika berpolitik yang selama ini dianut oleh Indonesia.

Halaman
123
Editor: Rizki A
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved