Moeldoko Jadi Ketum Demokrat Versi KLB, Pengamat: Ada Dua Fakta tentang 'Intervensi Orang Istana'
KLB yang mengatasnamakan Partai Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara menunjukkan secara telanjang, adanya intervensi 'orang istana'
lihat foto
TRIBUNTERNATE.COM - Kongres luar biasa (KLB) Demokrat yang digelar pada Jumat (5/3/2021) di Deli Serdang dan sempat diwarnai kericuhan, akhirnya menetapkan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat.
Hal ini pun menuai sorotan dari sejumlah pengamat politik, satu di antaranya adalah pengamat politik dari Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Ubedillah Badrun.
Ubedillah Badrun menilai, KLB yang mengatasnamakan Partai Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara menunjukkan secara telanjang, adanya intervensi 'orang istana' terhadap keberadaan partai politik.
Apalagi melihat fakta di mana Moeldoko dipilih secara aklamasi sebagai ketua umum Partai Demokrat versi KLB tersebut.
Sehingga, menurut Ubedillah, masyarakat pun mampu dengan mudah menyimpulkan tafsir 'intervensi orang istana' di peristiwa tersebut.
"KLB yang mengatasnamakan Partai Demokrat di Deli Serdang Sumatera Utara setidaknya menunjukan dua hal penting. Pertama, menunjukan secara telanjang intervensi 'orang istana' terhadap partai politik," kata Ubedillah kepada Tribunnews.com, Sabtu (6/3/2021).
"Fakta Moeldoko yang jadi Ketua Umum versi KLB adalah hal yang sulit dibantah untuk menyimpulkan tafsir 'intervensi orang istana'," sambungnya.
Baca juga: Kemenkes RI Sebut Vaksin Covid-19 yang Ada Saat Ini Masih Efektif Tangkal Virus Corona Varian Baru
Baca juga: Slogan Benci Produk Asing Bisa Akibatkan Retaliasi, Peneliti INDEF Khawatir Ekspor Terdampak
Baca juga: Tanggapi Konflik Internal Partai Demokrat, Mahfud MD: Pemerintah Tak Bisa Larang KLB di Deli Serdang
Selain itu, Ubedillah juga menaruh perhatian atas hal janggal lainnya, yakni tak adanya aparat penegak hukum yang mencoba membubarkan kongres ilegal itu.
Padahal di saat sejumlah partai menggelar konferensi secara daring.
Namun, KLB tersebut malah terang-terangan menggelar kegiatan yang selain ilegal tapi juga dipaksakan digelar di tengah pandemi Covid-19.
Menurutnya fakta-fakta itu kian menambah kebenaran atas tafsir KLB Partai Demokrat versi Moeldoko adalah 'intervensi orang istana'.
"Tiadanya upaya aparat pemerintah untuk membubarkan kongres ilegal adalah juga analisis yang sulit dibantah untuk membuktikan adanya 'intervensi orang istana'. Ada semacam pembiaran terhadap kegiatan ilegal di tengah pandemi Covid-19," kata Ubedillah.
Baca juga: Nilai Moeldoko Tunggangi Partai Demokrat, Pengamat: Presiden Jokowi Harus Mengevaluasi
Baca juga: Pernah Beri Moeldoko Jabatan, SBY Merasa Malu dan Bersalah: Saya Memohon Ampun ke Hadirat Allah SWT
Baca juga: AHY akan Laporkan Seluruh Pihak yang Terlibat KLB Demokrat Deli Serdang ke Jalur Hukum
Pengamat Lain Juga Sebut Anomali Demokrasi
Kongres luar biasa (KLB) Partai Demokrat yang digelar di Sumatera Utara dan menetapkan Moeldoko sebagai ketua umum dinilai sebagai anomali politik dan anomali demokrasi.
"Dari perspektif demokrasi, peristiwa KLB Sumut ini bisa dikatakan sebagai anomali politik dan demokrasi, tentu tidak lazim," ujar pakar politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro dalam diskusi daring Polemik Trijaya 'Nanti Kita Cerita tentang Demokrat Hari Ini', Sabtu (6/3/2021).
