Moeldoko Jadi Ketum Demokrat Versi KLB, Yunarto: Sebaiknya KSP Tidak Boleh Merangkap Ketum Partai

TRIBUNTERNATE.COM - Direktur Charta Politika, Yunarto Wijaya menyoroti terpilihnya Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat versi KLB Sibolangit.

Sebagaimana diketahui, Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat digelar di Hotel The Hill Sibolangit, Kabupaten Deliserdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3/2021).

Melansir Tribunnews.com, Moeldoko terpilih sebagai Ketua Umum Partai Demokrat dalam KLB tersebut. 

Keputusan ini pun sudah diketuk dalam sidang, tetapi masih menunggu persetujuan Moeldoko, yang langsung ditelepon panitia kongres.

"Bapak Moeldoko yang terhormat, kami sepakat bapak sebagai Ketua Demokrat," ujarnya.

Mendengar hal tersebut, Moeldoko pun memberikan tiga pertanyaan sebelum menerima amanah tersebut, yaitu meminta kader untuk serius mendukungnya.

"Walaupun secara aklamasi memberikan kepracayaan kepada saya. tapi saya ingin memastikan keseriusan teman-teman semua," ujarnya.

Baca juga: Mahfud: Pemerintah Masih Catat AHY sebagai Ketua Umum Demokrat yang Sah

Baca juga: AHY akan Laporkan Seluruh Pihak yang Terlibat KLB Demokrat Deli Serdang ke Jalur Hukum

Kemudian karena para peserta KLB serius untuk mendukung Moledoko pun menerima.

"Baik, saya terima menjadi Ketua Umum Demokrat," ujarnya.

Terpilihnya Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat menuai pro dan kontra.

Salah satu pihak yang turut menyoroti hal itu yakni Yunarto Wijaya.

Melalui akun Twitter miliknya @yunartowijaya, Sabtu (6/3/2021), ia menyampaikan pendapatnya.

Menurut Yunarto, jika sudah menjabat sebagai Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) alangkah baiknya tidak merangkap sebagai Ketua Umum Partai.

Hal itu lantaran, kata Yunarto, KSP merupakan perwakilan wajah kepala negara.

Tak hanya KSP, Yunarto juga menyebut seorang menteri sebaiknya juga tidak merangkap jabatan sebagai pengurus partai.

"Yang jauh lbh penting dari urusan internal partai demokrat, alangkah baiknya Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) tidak boleh merangkap Ketua Umum Partai..

menteri saja seeloknya bukan pengurus partai, apalagi Kepala KSP yang jelas2 mewakili wajah kepala pemerintahan/negara...," tulis Yunarto Wijaya. 

Pidato Pertama Moeldoko setelah Jadi Ketum Demokrat Versi KLB

Diberitakan sebelumnya, Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko hadir dalam acara kongres luar biasa (KLB) Partai Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat malam, (6/3/2021).

Dalam kesempatan itu, Moeldoko menyampaikan pidato politik pertamanya usai ditetapkan sebagai Ketua Umum Demokrat secara aklamasi versi KLB Deli Serdang. 

Dalam pidatonya, Moeldoko mengajak seluruh kader Demokrat untuk bersama-sama meraih kejayaan partai.

"Saya mengajak seluruh kader Demokrat dari Sabang sampai Merauke dari Miangas sampai Pulau Rote untuk sama sama berjuang untuk meraih kembali kejayaan Demokrat," kata Moeldoko. dilansir dari Tribunnews.com.

Menurut dia, kader partai Demokrat baik yang berada di tingkat pusat, provinsi, kabupaten, atau kota harus bersama-sama dengan rakyat.

Kekuatan Partai Demokrat menurutnya berada di pundak para kader di lapangan.

"Kalau saya berbicara tentang leadership, kekuatan seorang panglima berada di pundak komandan-komandan di lapangan seperti kalian. Panglima tidak ada artinya kalau tidak memiliki prajurit yang tangguh," katanya.

Moeldoko yakin Demokrat bisa kembali bangkit di bawah kepemimpinannya.

Ia memiliki pengalaman sebagai Panglima TNI dan di Pemerintahan sementara Marzuki Alie memiliki pengalaman sebagai Ketua DPR. 

"Para pendiri Partai Politik, Demokrat para senior, memiliki filosofi kebijakan yang sangat tinggi. para DPP, DPC, dan organisasi sayap memiliki semangat yang menggelora luar biasa. jadi kalau semua kekuatan ini disatukan maka akan menggemparkan Indonesia," pungkasnya.

AHY: Saya Adalah Ketua Umum yang Sah dan Legitimasi

Sementara itu, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan bahwa dirinya masih menjabat sebagai ketua umum yang sah.

Ia juga menyebut, tak ada dualisme dalam kepengurusan Partai Demokrat.

Hal itu disampaikan AHY dalam Konferensi Pers di Kantor DPP Partai Demokrat, Jalan Wisma Proklamasi No.41, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (5/3/2021).

"Saya tegaskan tak ada dualisme kepengurusan Partai Demokrat. Saya, AHY, adalah Ketua Umum Partai Demokrat yang sah," tegas putra sulung Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu, dilansir dari Tribunnews.com. 

AHY memberikan tanggapannya atas KLB Partai Demokrat di Deliserdang yang menetapkan Moeldoko sebagai ketua umum partai tersebut.

AHY menyebut acara yang diklaim sebagai KLB Demokrat itu ilegal. Dia menegaskan mewakili seluruh kader Partai Demokrat.

"Terkait adanya kongres luar biasa atau KLB yang dilakukan secara ilegal, inkonstitusional, oleh sejumlah kader, mantan kader yang juga bersekongkol dan berkomplot dengan kader eksternal," kata AHY.

"KLB ini secara akal sehat, saya tidak bisa menerima. Saya pastikan, kami akan melawan, karena kami punya hak dan kewajiban," ujar AHY dalam Konferensi Pers di  Kantor DPP Partai Demokrat, Jalan Wisma Proklamasi No.41, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (5/3/2021).

AHY menyebut bahwa tidak ada pemilik hak suara sah yang hadir di KLB. "Kami punya data bahwa mayoritas pengurus daerah Demokrat ada di tempatnya masing-masing," kata AHY.

Ia menambahkan, banyak di antara peserta KLB yang hadir karena paksaan, ancaman, dan imblan.

"Ini sangat merusak demokrasi di Indonesia, bukan hanya Partai Demokrat."

(TribunTernate.com, Tribunnews.com)