Breaking News:

Pengamat Sebut Moeldoko telah Mencoreng Wajah Joko Widodo: Harusnya Dipecat secara Tidak Hormat

Moeldoko mundur pasca ditetapkan sebagai Ketua Umum DPP Partai Demokrat oleh kubu yang kontra dengan kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

TRIBUNNEWS/HERUDIN
Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko memberikan keterangan pers di kawasan Menteng, Jakarta, Rabu (3/2/2021). Keterangan pers tersebut untuk menanggapi pernyataan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono terkait tudingan kudeta AHY dari kepemimpinan Ketum Demokrat demi kepentingan Pilpres 2024. TRIBUNNEWS/HERUDIN 

TRIBUNTERNATE.COM - Penetapan Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko, sebagai Ketua Umum Partai Demokrat lewat Kongres Luar Biasa (KLB) yang digelar di Deli Serdang, Jumat (5/3/2021) lalu menuai polemik dan memperpanas konflik internal partai.

Sejumlah pengamat pun menanggapi manuver yang dilakukan Moeldoko, salah satunya adalah Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago.

Pangi menyarankan agar Moeldoko mundur pasca ditetapkan sebagai Ketua Umum DPP Partai Demokrat oleh kubu yang kontra dengan kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Moeldoko dianggap telah mencoreng wajah Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Pangi juga mengatakan Jokowi wajib memecat Moeldoko secara tak hormat dari jabatannya sebagai Kepala Staf Kepresidenan.

“Sehingga memecat secara tidak hormat Moeldoko dari posisinya sebagai KSP harus dilakukan. Ini sudah mencoreng wajah Presiden, menjadi beban Istana, karena beliau pejabat negara (di lingkaran Istana),” ujar Pangi, Selasa (9/3/2021) kemarin.

Baca juga: Jelang Ramadhan 2021: Apakah Vaksinasi Covid-19 Membatalkan Puasa? Ini Penjelasan Maruf Amin

Baca juga: Andi Mallarangeng Terancam Dipolisikan oleh Demokrat Versi KLB, Mengapa?

Pangi mengaku khawatir jika aksi pembajakan seperti yang dilakukan Moeldoko dibiarkan, bisa dilakukan pejabat pemerintah lainnya.

Hal ini tentu akan merusak sistem kepartaian yang menunjang demokrasi saat ini. juga Pangi menyarankan agar Jokowi menyatakan ketidakterlibatannya dalam aksi pembajakan yang dilakukan Moeldoko.

Jika Jokowi tetap diam, ujar Pangi, justru akan menguatkan dugaan keterlibatan Istana dalam konflik Demokrat.

Sebagai bentuk ketegasan Istana tak terlibat, Pangi menyebut pemerintah bisa menolak mengesahkan KLB ilegal karena tak mengikuti aturan AD/ART partai.

Halaman
12
Editor: Rizki A
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved