Sebut Moeldoko Tak Bisa Disalahkan Jadi Ketum Demokrat, Pengamat: Harusnya Jadi Koreksi AHY dan SBY
Pengamat menilai Moeldoko tak bisa disalahkan terkait terpilihnya ia menjadi Ketua Umum Partai Demokrat versi KLB.
lihat foto
Karena itu, ia mengingatkan AHY agar tidak merasa bingung jika sudah merasa yakin bersih.
Ia pun meminta agar AHY bisa menyelesaikan konflik internal Demokrat secara bijak.
"Intinya, kalau AHY merasa bersih, kenapa harus risih. Selesaikan persoalan internal PD dengan bijak."
"Bukan dengan mengumbar omongan, bikin jumpa pers, sampai harus menyeret-nyeret Pemerintahan Jokowi," tandasnya.
Meski Teddy menilai Moeldoko tak bisa disalahkan atas kehadirannya di tengah Demokrat, pengamat politik President Unviersity, Muhammad AS Hikam, mengungkapkan hal berbeda.
Dilansir Tribunnews, Hikam menganggap posisi Moeldoko saat ini sebagai KSP sekaligus Ketua Umum Partai Demokrat versi KLB, menyulitkan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Anggapan Hikam ini disampaikan saat awalnya ia ditanya soal sikap Jokowi yang terkesan diam atas terlibatnya Moeldoko dalam kudeta Partai Demokrat.
Hikam mengatakan, sikap diam Jokowi bisa diartikan berbagai hal.
"Kalau saya melihat ada beberapa cara menginterpretasi ya diamnya Pak Jokowi ini."
"Diam karena memang tidak ingin disebut sebagai intervensi atau diam karena memang internal di dalam Istana juga terjadi pergesekan."
"Atau yang ketiga, diam karena memang tidak tahu, bagaimana yang harus dilakukan di dalam soal ini," beber Hikam dalam acara Mata Najwa yang videonya diunggah di YouTube Najwa Shihab pada Kamis (11/3/2021).
Baca juga: Partai Demokrat Kubu AHY Gugat 10 Orang Inisiator KLB, termasuk Jhoni Allen Marbun dan Darmizal
Baca juga: Gatot Nurmantyo Sebut eks Kader Partai Demokrat Pernah Tawari Dirinya Jadi Ketum Versi KLB
Ia menambahkan, posisi Moeldoko yang saat ini merupakan bagian dari pemerintahan, membuat Jokowi sulit untuk tidak menciptakan reaksi publik bahwa dirinya tak tahu-menahu.
"Bagaimanapun yang namanya KSP Moeldoko itu adalah bagian dari Istana, bagian dari pemerintahan."
"Jadi susah sekali untuk tidak menciptakan satu reaksi publik yang nomor tiga tadi itu, seolah-olah Pak Jokowi tidak berdaya atau tidak tahu bagaimana harus menyikapi ini," terangnya.
Saat ditanya Najwa Shihab soal desakan sejumlah pihak yang meminta Moeldoko mundur dari jabatannya sebagai KSP, Hikam tak menjelaskan secara gamblang.
