Soal Presiden 3 Periode, Fahri Hamzah: Kita Punya Kebiasaan Buruk Besarkan Isu dari Sumber Tidak Sah
Terkait presiden 3 periode, Fahri mengatakan Indonesia memiliki kebiasaan buruk yaitu membesarkan semua isu meski berasal dari sumber yang tidak sah.
lihat foto
TRIBUNTERNATE.COM- Meski Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengatakan secara pribadi bahwa dirinya tidak akan menjabat 3 periode, namun isu masa jabatan presiden 3 periode masih menjadi bahan pembicaraan.
Wakil Ketua DPR Bidang Kesejahteraan Rakyat, Fahri Hamzah, turut memberikan komentarnya terhadap persoalan ini.
Dalam sebuah video yang ditayangkan di kanal Youtube miliknya Fahri Hamzah Official, Fahri mengatakan masyarakat Indonesia memiliki kebiasaan buruk yaitu membesarkan semua isu tanpa disaring terlebih dahulu.
Menurut Fahri, meski ada isu yang bersumber dari pihak yang tidak sah, masyarakat Indonesia tetap membesar-besarkannya.
“Pertama-tama kita ini ada kebiasaan jelek sekarang karena semua isu, termasuk yang tidak datang dari pihak yang legitimate pun kita besar-besarkan,” ujar Fahri dikutip dari keterangannya, Selasa (16/3/2021).
Menurut Fahri, isu presiden 3 episode ini telah selesai ketika Presiden Jokowi menyatakan secara langsung bahwa ia tidak akan melakukannya.
“Padahal ini sebenarnya kalau menurut saya sih sudah selesai di tingkat presiden ya,” lanjut Fahri.
Fahri juga mengatakan, menurutnya, isu ini asalnya bukan dari Presiden Jokowi pribadi.
Dikatakan Fahri, dirinya pernah dua kali menanyai Jokowi secara pribadi terkait persoalan presiden 3 periode.
“Ini bukan isu yang bersumber dari presiden. Saya sendiri pernah 2 kali bertanya langsung kepada Presiden soal ini, sebelum berakhir jabatan dan setelah berakhir saya tanya lagi,” kata Fahri.
Baca juga: Kata Pengamat Politik Soal Isu Masa Jabatan Presiden 3 Periode: Jadi Target Kelompok Tertentu
Baca juga: Jokowi Tegaskan Tak Berniat Jadi Presiden 3 Periode, Febri Diansyah: yang Penting Konsistensi
Fahri mengatakan, pada saat itu, Jokowi menjawab dengan tegas bahwa dirinya tidak menginginkan untuk menjabat lagi.
Kata Fahri, Jokowi tidak ingin dikenang sebagai seorang yang menginginkan jabatan kembali, apalagi yang mengharuskan adanya perubahan konstitusi.
“Jawabannya (Jokowi) itu bulat. Beliau mengatakan, saya tidak mau dikenang sebagai seseorang yang menginginkan jabatan kembali. Apalagi itu kan memerlukan perubahan konstitusi,” terang Fahri.
Lebih lanjut, Fahri menegaskan bahwa perubahan konstitusi itu ada di tangan MPR, bukan Presiden.
“Padahal perubahan konstitusi itu nyaris tidak di tangan Presiden tapi di tangan MPR,” lanjutnya.
