Terima Keluhan Korban UU ITE, Mahfud MD Sebut UU ITE Sudah Jadi Perhatian Jokowi: Banyak Korbannya
Usai mendengar curhatan Vivi, Mahfud menegaskan persoalan UU ITE saat ini sudah menjadi perhatian dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).
lihat foto
TRIBUNTERNATE.COM - Menteri Koodinator Politik, Hukum, dan HAM (Menkopolhukam) Mahfud MD berbincang-bincang dengan pengacara kondang Hotman Paris Hutapea.
Mereka mengobrol bersama di kedai kopi dan bakpao Kwon Kuang Kopi Johny, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Sabtu (20/3/2021).
Dalam kesempatan ini, Mahfud MD dan Hotman Paris mendengarkan curhatan dan keluhan dari Vivi Nathalia, salah satu korban kasus Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
Usai mendengar curhatan Vivi, Mahfud menegaskan persoalan UU ITE saat ini sudah menjadi perhatian dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Kita sudah mencatat masalah itu, sudah menjadi perhatian Presiden juga. Banyak orang menjadi korban Pasal 27," ujar Mahfud MD, di lokasi, Sabtu (20/3/2021).
Baca juga: Sudah Persiapkan yang Terbaik, Ayah Marcus Gideon Kecewa Tim Indonesia Mundur dari All England 2021
Baca juga: Surati Jokowi, Hotman Paris Usul Pasal Pencemaran Nama Baik UU ITE Dihapus: Rakyat Kecil Jadi Korban
Baca juga: Mark Sungkar Terjerat Korupsi, Teuku Wisnu Enggan Bicarakan Hubungan Shireen Sungkar dan Sang Ayah
Jokowi untuk saat ini, kata Mahfud, sudah memerintahkan untuk mengkaji dan melihat perlu tidaknya UU ITE untuk direvisi.
"Oleh sebab itu presiden kalau dalam penyelesaian jangka panjang sudah memerintahkan untuk melakukan revisi jika diperlukan agar tidak ada pasal-pasal karet. Atau dalam jangka pendek itu kan presiden juga sering memberi pengampunan," jelas Mahfud.
Di sisi lain, Mahfud menegaskan presiden tidak boleh ikut campur terkait teknis materi hukumnya.
Misalkan, ketika ada persoalan sengketa tanah di mana sudah ada putusan pengadilan.
Dalam kasus itu, meski presiden mengatakan salah tetapi tetap saja pengadilan yang memiliki hak untuk memutuskan.
"Karena kalau kita ikut ke teknis materi hukumnya nggak boleh Presiden, karena kan itu ya sudah itu pengadilan. Seperti tadi saya bilang, pengaduan soal-soal tanah sudah putusan pengadilan. Presiden katakan itu salah, tapi kan Presiden nggak bisa mengatakan salah, harus pengadilan yang memutuskan," imbuhnya.
Lebih lanjut, pemerintah disebutnya sudah membentuk tim pengkaji UU ITE dalam dua tim.
Satu tim akan mempelajari substansi aturannya terkait perlu tidaknya dihapus, dipertimbangkan dan dipilah seperti apa dengan kondisi delik tertentu.
Mahfud juga mengatakan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo sudah mengeluarkan surat edaran terkait proses pelaporan kasus UU ITE, di mana pelapor UU ITE tidak boleh diwakilkan.
Selain itu, untuk kasus UU ITE yang bersifat delik umum perlu pendalaman lebih lanjut sebelum diproses.
"Lalu sekarang Kapolri sudah membuat surat edaran tentang penerapan bahwa orang tidak boleh langsung dihukum ,tidak boleh langsung diproses kalau ada laporan, lihat dulu, korbannya harus mengadu sendiri kalau delik aduan kalau itu delik umum pelajari dulu apa benar atau ndak," pungkas Mahfud.
Baca juga: Pasca-Didepak dari All England 2021, Tim Indonesia akan Pulang ke Tanah Air Hari Minggu Besok
Baca juga: Indonesia Didepak dari All England 2021, Menpora: Presiden Jokowi Minta Kita Tidak Tinggal Diam
Sebelumnya diberitakan, Menko Polhukam Mahfud MD minum kopi bersama pengacara Hotman Paris, di kedai kopi dan bakpao Kwon Kuang Kopi Johny, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Sabtu (20/3/2021).
Dalam obrolan mereka, Mahfud MD dan Hotman Paris ternyata turut menyentuh persoalan UU ITE.
Tak disangka, ternyata salah seorang korban kasus UU ITE juga hadir di sana dan curhat kepada Mahfud-Hotman.
Korban itu adalah seorang perempuan bernama Vivi Nathalia.
Dia menyebut telah menjadi terpidana kasus UU ITE dan menceritakan kisahnya.
Hotman lantas berusaha menyimpulkan kasusnya, bahwa Vivi memiliki piutang yang tak kunjung dibayarkan.
Vivi kemudian curhat melalui media sosial Facebook, tetapi justru dipidana karena aksinya itu.
"Intinya kau punya piutang, kau nagih utang, kau curhat di Facebook, nah orang itu berutang ke kamu, tiba-tiba orang itu mengajukan kamu (melanggar) UU ITE, malah kau dipidana berapa tahun? Jadi (dari) pemburu (utang) menjadi diburu (kasus UU ITE)?" ujar Hotman, di lokasi, Sabtu (20/3/2021).
Vivi menjelaskan bahwa curhat dirinya di media sosial ternyata berujung pada jeratan pidana akibat pencemaran nama baik.
Dia pun harus menjadi terpidana dua tahun hukuman percobaan.
"Pada saat itu ada yang berutang dengan saya sebesar Rp 450 juta, ketika saya curhat di Facebook, saya diadukan pencemaran nama baik dan akhirnya saya sekarang menjadi terpidana dua tahun hukuman percobaan," ungkap Vivi.
Sebagai korban, Vivi merasa UU ITE justru dimanfaatkan segelintir orang untuk mendapatkan keuntungan.
Salah satunya dengan meminta uang damai dari orang yang dilaporkan.
"Saya lihat UU ITE ini jadi ajang saling melapor kemudian menjadi ajang para makelar kasus dan oknum meminta uang damai, ujung-ujungnya apakah mau dilanjutkan?" tegasnya.
Dia lantas menanyakan kepada Mahfud MD apakah Pasal 27 ayat 3 dari UU ITE ke depan akan dihapuskan.
Sebab, dirinya merasa telah menjadi korban.
"Apakah dimungkinkan Pasal 27 ayat 3 ini benar-benar dihapuskan? Karena pencemaran nama baik ini benar-benar jadi ajang saling melapor dan dimanfaatkan oleh banyak oknum," pungkas Vivi.
Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Dicurhati Korban UU ITE, Menko Polhukam: Persoalan UU ITE Sudah Jadi Perhatian Jokowi
Penulis: Vincentius Jyestha Candraditya
