Demokrat Versi KLB Sebut AHY dan SBY Playing Victim: Menimbulkan Kegaduhan dan Keresahan

TRIBUNTERNATE.COM - Pada konferensi pers yang digelar oleh Partai Demokrat versi KLB di Wisma Atlet Hambalang Kamis (25/3/2021), terdapat beberapa poin yang disampaikan.

Poin tersebut membahas permasalahan yang berkaitan dengan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Pihak Partai Demokrat versi KLB menilai, SBY dan AHY melakukan pencitraan terzalimi dengan playing victim.

“SBY dan AHY telah memainkan playing victim seakan-akan menjadi pihak yang terzalimi dan mencitrakan diri kepada masyarakat luas bahwa Demokrat dan demokrasi harus diselamatkan,” ujar Juru Bicara Partai Demokrat versi KLB, Muhammad Rakhmad, dikutip dari pernyataannya yang disiarkan di kanal Youtube KompasTV.

Rakhmad mengatakan, SBY dan AHY membuat pernyataan dan melakukan tindakan yang ia nilai menimbulkan kegaduhan dan keresahan di masyarakat.

“Pernyataan dan cara-cara yang tidak bertanggung jawab tersebut sungguh telah menimbulkan kegaduhan dan keresahan di tengah-tengah masyarakat kita,” lanjutnya.

Pihaknya menganggap SBY dan AHY telah membangun narasi yang menyesatkan.

“Bahwa SBY dan AHY melalui corong-corong juru bicaranya telah membangun narasi yang sangat menyesatkan,” ujarnya.

Menurutnya, hal ini antara lain menuduh pemerintah Presiden Jokowi dan pihak istana terlibat dalam permasalahan internal partai.

Kemudian, Rakhmad mengatakan bahwa SBY dan AHY telah menuduh KSP Moeldoko membeli Partai Demokrat.

“Menuduh bapak Moeldoko membeli Partai Demokrat sehingga SBY menyampaikan dalam keterangannya bahwa ‘Partai Demokrat not for sale’,” ujarnya.

Baca juga: Dianggap Bisa Besarkan Partai, Demokrat Versi KLB Ungkap Alasan Dipilihnya Moeldoko sebagai Ketum

Baca juga: Alasan Demokrat Kubu Moeldoko Gelar Konpres di Hambalang, Darmizal Singgung SBY yang Terpaksa Turun

Selain itu, ia juga mengatakan bahwa SBY dan AHY telah melakukan pemaksaan kepada para kader Partai Demokrat agar menandatangani surat pernyataan.

Menurutnya, jika kader tidak menandatangani surat pernyataan tersebut, maka akan diancam dengan pemecatan.

“SBY dan AHY juga telah melakukan tindakan-tindakan brutalitas terhadap kader-kader Partai Demokrat di kabupaten kota dan provinsi di seluruh Indonesia dengan memaksa kader menandatangani surat-surat pernyataan yang disertai dengan ancaman-ancaman dan pemecatan,”

Oleh karena itu, pihaknya menilai, tindakan-tindakan SBY dan AHY itu menimbulkan kegaduhan dan keresahan di masyarakat.

Terutama, menurutnya, saat bangsa indonesia dan pemerintah sedang bersungguh-sungguh dalam mengatasi pandemi Covid-19.

Video selengkapnya.

Anggap Proyek Ini Meruntuhkan Elektabilitas Partai Demokrat, Gelar Konferensi Pers di Wisma Atlet Hambalang

Kubu kontra-Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) atau kubu kongres luar biasa (KLB) Deli Serdang menggelar konferensi pers di Hambalang Sport Center, Bogor, Kamis (25/3/2021) siang hari ini.

Salah satu penggagas KLB Deli Serdang Max Sopacua mengatakan, Hambalang dipilih menjadi lokasi konferensi pers karena kasus korupsi proyek Hambalang telah merontokkan elektabilitas Partai Demokrat.

"Kenapa kita buat di sini? Substansinya harus Anda catat, tempat inilah, proyek inilah adalah salah satu bagian yang merontokkan elektabilitas Partai Demokrat ketika peristiwa-peristiwa itu terjadi," kata Max, dikutip dari Kompas.com. 

Baca juga: Ada Isu Dirinya Ditunjuk Jadi Kuasa Hukum Partai Demokrat Versi KLB, Yusril Ihza Mahendra: Itu Rumor

Baca juga: Amien Rais Tuding Moeldoko Berani Jadi Ketum Demokrat karena Dukungan Lurah

Seperti diketahui, kasus korupsi proyek Hambalang telah menyeret sejumlah politikus Partai Demokrat ke penjara.

Antara lain mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng.

Lalu, mantan anggota DPR dari Partai Demokrat Angelina Sondakh, serta mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum.

Tanpa menyebut nama, Max menyatakan, masih ada nama-nama lain yang terlibat dalam kasus korupsi tersebut tetapi hingga saat ini belum tersentuh oleh hukum.

"Kami serukan kepada lembaga hukum dalam hal ini KPK untuk menindaklnjuti apa yang belum dilanjutkan sesuai statement-statement kemudian ada saksi-saksi terhadap siapa saja yang menikmati Hambalang ini," ujar dia.

Max pun keberatan apabila ia dianggap sebagai perusak Partai Demokrat oleh kubu AHY.

Menurut Max, justru kasus korupsi proyek Hambalang inilah yang merusak Partai Demokrat dan menyebabkan perolehan suara partai itu terus turun pada setiap pemilu.

"Ini adalah bagian integral dari sejarah yang menentukan bagaiamana Partai Demokrat itu mulai pelan-pelan turun, dari mulai 20,4 persen menjadi 10,2 persen, dan 7,3 persen, itu berturut turut," kata Max.

(TribunTernate.com/Qonitah)