Dianggap Bisa Besarkan Partai, Demokrat Versi KLB Ungkap Alasan Dipilihnya Moeldoko sebagai Ketum

TRIBUNTERNATE.COM - Partai Demokrat versi KLB Deli Serdang menggelar konferensi pers hari ini, Kamis (25/3/2021).

Konferensi pers tersebut dilaksanakan di di Wisma Atlet Hambalang, Bogor, Jawa Barat.

Dalam konferensi pers tersebut, pihak Partai Demokrat versi KLB mengungkapkan alasan dibalik dipilihnya KSP Moeldoko sebagai ketua umum partai.

Juru bicara Partai Demokrat versi KLB, M Rakhmad mengatakan, pihaknya memilih Moeldoko karena Moeldoko dinilai bisa membesarkan Partai Demokrat.

“Beliau memiliki komitmen yang sangat kuat untuk membesarkan partai,” ujar Rakhmad dikutip dari keterangannya saat konferensi pers yang disiarkan di kanal Youtube KompasTV.

Selain itu, pihak Partai Demokrat versi KLB juga menganggap Moeldoko bisa merangkul seluruh kadernya.

“Dan (bisa) merangkul semua kader ke dalam rumah besar Partai Demokrat,” lanjutnya.

Dikatakan Rakhmad, pihaknya menilai, Moeldoko bisa menghapus ketentuan-ketentuan yang dianggap memberatkan kader.

“Bapak Moeldoko memiliki komitmen untuk menghapus ketentuan-ketentuan yang memberatkan kader,” ujarnya.

Baca juga: Alasan Demokrat Kubu Moeldoko Gelar Konpres di Hambalang, Darmizal Singgung SBY yang Terpaksa Turun

Baca juga: Sebut Moeldoko Tak Bisa Disalahkan Jadi Ketum Demokrat, Pengamat: Harusnya Jadi Koreksi AHY dan SBY

Selain itu, pihaknya juga menilai, Moeldoko bisa memberikan penghargaan kepada kader yang telah memberi jasa kepada Partai Demokrat.

“Dan memberikan reward atau penghargaan kepada kader yang berjasa kepada partai,” lanjutnya.

Kemudian, Rakhmad mengatakan, Moeldoko dinilai bisa mengembalikan Partai Demokrat menjadi partai terbuka yang demokratis, modern, santun.

Ia menyebut, kepengurusan partai yang sekarang mengarah kepada tirani dan harus segera diakhiri.

“Partai Demokrat yang mengarah kepada tirani, otoritarian, dan keluargais yang dilakukan SBY dan AHY harus segera diakhiri,” tegasnya.

Selanjutnya, ia juga menilai bahwa Partai Demokrat di bawah AHY adalah bencana yang luar biasa bagi pembangunan demokrasi pasca reformasi.